ESAI – PROBLEMATIKA PAJAK E COMMERCE: ANTARA POTENSI DAN ANCAMAN BAGI PERKEMBANGAN INDUSTRI ONLINE DI INDONESIA

0
108

PROBLEMATIKA PAJAK E COMMERCE: ANTARA POTENSI DAN ANCAMAN BAGI PERKEMBANGAN INDUSTRI ONLINE DI INDONESIA

Oleh:

Friska Mey Surya Praditya

 

Di Indonesia, perpajakan merupakan sektor yang memberikan sumbangsih cukup tinggi dalam penerimaan negara yang mempunyai peran vital dalam membiayai pembangunan nasional. Besar-kecilnya penerimaan pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun pembiayaan anggaran rutin (Simanjutak & Mukhlis, 2012). Peran perpajakan yang penting ini terkadang tak diimbangi dengan kontribusi masyarakat dalam pembayaran pajak sedangkan perpajakan di Indonesia menerapkan sistem perpajakan self assesment. Sistem perpajakan ini dapat diartikan bahwa Indonesia percaya terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

Menurut data yang dicatat oleh Kementrian Keuangan, penerimaan pajak pada tahun 2017 mencapai Rp 1.147,5 triliun. Dilansir dalam Katadata.co.id, Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak menyatakan bahwa penerimaan pajak yang lebih tinggi dibandingkan tahun lalu disebabkan oleh tingkat kepatuhan pajak yang mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya. Namun perlu adanya reformasi perpajakan untuk terus meningkatkan penerimaan pajak.

Adanya reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah saat ini merupakan tindakan yang tepat meski membutuhkan waktu yang lama. Karenanya perlu perbaikan baik dari segi faktor intenal, faktor eksternal maupun landasan hukumnya. Faktor internal dapat meliputi perbaikan database wajib pajak, pelayanan, standar pemeriksaan serta pemetaan potensi perpajakan sedangkan faktor eksternalnya seperti perbaikan tingkat kepatuhan wajib pajak, sumber informasi dan kemudahan administrasi dalam perpajakan.

Dilansir dalam CNN Indonesia, realisasi penerimaan pajak tahun 2017 tumbuh 4,3 persen dibanding tahun sebelumnya. Capaian yang diperoleh dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 4784 triliun. Pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dibandingkan apa yang diperkirakan pemerintah. Hal ini menunjukkan tren penerimaan perpajakan dalam APBN yang semakin sehat. Tujuan negara untuk mencapai pemerataan pembangunan, pemerataan dan efisiensi sumber daya serta meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dapat tercapai melalui perpajakan. Dengan kata lain, penerimaan perpajakan perlu didorong dengan menggali sumber-sumber penerimaan pajak baru.

Kemajuan teknologi yang begitu pesat dan berkembangnya penggunaan internet menyebabkan kegiatan perekonomian banyak dilakukan melalui internet. Salah satu contoh pemanfaatan internet sebagai sarana jual-beli atau biasa kita kenal dengan e-commerce. Potensi e-commerce yang besar disebabkan perkembangan penggunaan internet di Indonesia yang besar pula. Pada tahun 2015, pengguna internet di Indonesia mencapai 93,4 juta jiwa. Kemudahan akses memungkinkan siapapun untuk terhubung kapanpun dan dimanapun. Jumlah pengguna smartphone yang terus mengalami peningkatan akan mempengaruhi kegiatan e-commerce yang ada.

Diagram 1. Jumlah Pengguna Smartphone di Indonesia (juta)

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

Berdasarkan gambar diatas, potensi e-commerce  dapat terlihat dari perkembangan penggunaan intenet yang mencapai 77% dalam mencari informasi produk dan belanja online. Pelanggan online shop  sendiri telah mencapai 8,7 juta orang pada tahun 2016 yang mengalami peningkatan sebesar 8 persen dari tahun sebelumnya. Dan nilai transaksi e-commerce diperkirakan mencapai US$ 4,89 miliar. Jika melihat dari banyaknya transaksi yang dihasilkan tentu sudah seharusnya negara mendapatkan manfaatnya. Hal ini dikarenakan selama ini yang menikmati manfaat dari konten online ini bukanlah negara melainkan pemilik situs yang berada di luar negri.

Di Indonesia transaksi perdagangan elektronik masih tergolong baru meskipun perkembangannya cukup pesat. E-commerce memiliki ciri dan kerumitan tersendiri dalam operasional usahanya sehingga dibutuhkan pengetahuan serta pengalaman yang lebih dalam menentukan pengenaan pajaknya. Selama ini belum ada peraturan perpajakan yang mengatur secara detail atas transaksi perdagangan transaksi elektronik. Hal ini sangat diperlukan menyangkut pengenaan pajak atas transaksi elektronik dan kepastian hukun atas transaksi yang dilakukan.

Terbitnya Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIV mengenai peta jalan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik membangun pranata dan ekosistem perniagaan yang lebih efisien melengkapi ketentuan atas objek pajak e-commerce. Hal ini sesuai dengan Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi e-commerce. Kesulitan dalam menyusun Peraturan Pemerintah yang mengatur regulasi perdagangan secara elektronik adalah mengenai pengenaan pajaknya. E-commerce­ merupakan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa lainnya tapi hanya memiliki perbedaan di dalam hal cara atau alat yang digunakan saja. Sehingga perlakuan pajak ini sama dengan perlakuan pajak atas perdagangan lainnya, termasuk tidak adanya peraturan khusus yang mengatur transaksi e-commerce ini.

Tantangan yang sebenarnya adalah bagaimana cara yang efektif dalam mengenakan pajak atas transaksi e-commerce ini tanpa harus mengganggu pertumbuhan industri. Potensi pajak e-commerce ini sangat besar namun seringkali tidak dikenakan pajak karena sifat transaksinya yang unik. Menurut Asosiasi Pengusaha Indonesi, mayortas transaksi e-commerce tidak membayar pajak meskipun nilai transaksi rata-rata setahun mencapai Rp 100 triliun.

Mekanisme pemajakan e-commerce perlu mempertimbangkan sejumlah hal di antaranya kewenangan memungut pajak nantinya diberikan kepada penyedia aplikasi. Apabila aturan ini dioptimalkan maka penerimaan dari sektor tersebut akan lebih mudah. Hal ini merupakan salah satu cara untuk memberikan level playing field bagi pelaku usaha. Pajak harus adil bagi semua pihak dapat diwujudkan dengan dengan adanya pemajakan e-commerce. Namun, ada perbedaan antara perlakuan marketplace dengan pedagang di platform media sosial karena media sosial tidak bisa dijadikan agen penyetor pajak. Meskipun ada peluang tak bisa langsung diambil dan dipajaki. Ini dapat mengakibatkan adanya problematika diberlakukannya pajak e-commerce ini.

 

POTENSI E-COMMERCE DI INDONESIA

Masyarakat Indonesia cenderung melakukan kegiatan transaksi online yang semakin besar tiap tahunnya. Potensi ini di dapat karena adanya transaksi e commerce sangat memberikan peluang baru di beberapa sektor misalnya bisnis, peraturan pemerintah, maupun perpajakan. Dari data jumlah transaksi e-commerce terlihat jelas bahwa ada potensi di sektor perpajakan yang dapat digali.

Sebagai bentuk proses dalam penanganan dan pengawasan perpajakan di Indonesia pemerintah melakukan upaya yang disebut intensifikasi pajak. Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian pajak terhadap objek serta subjek yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi dimana tujuan dari intensifikasi pajak adalah memperoleh penerimaan pajak yang lebih tinggi.

Tabel 1. Presentase Pengguna Internet untuk E-Commerce Berdasarkan Umur pada Tahun 2016

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

Berdasarkan tabel di atas mayoritas pengguna e-commerce di Indonesia di dominasi oleh masyarakat usia produktif. Melihat potensi yang cukup besar dari data tabel nilai transaksi e-commerce, diperlukan adanya pengawasan dan penanganan kepada setiap wajib pajak yang melakukan transaksi e-commerce pada sistem perdagangannya. E-commerce berpotensi karena berbeda dari bisnis konvensional. Konsumen akan lebih mudah dalam memilih barang yang akan dibeli di tempat manapun mereka berada dengan akses internet. Kemudian konsumen mengirikan uang ke rekening penjual atas pembelian barang dan jasa. Setelah itu barang akan diantar oleh jasa kurir langsung ke tempat pembeli.

Tabel 2.Nilai transaksi pembelian produk secara online tahun 2015

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

Para ekonom memperkirakan bahwa pola belanja masyarakat Indonesia yang mulai beralih dari belanja konvensional menjadi belanja melalui jaringan internet (online). Adanya peralihan pola belanja tersebut membuat Negara kehilangan penerimaan sektor pajaknya yang diperkirakan sebesar 20 triliun. Penerapan pajak pada sektor e-commerce mampu meredam penurunan daya beli akibat pola konsumsi masyarakat dari manual menuju digital.

ANCAMAN PAJAK E-COMMERCE BAGI PEBISNIS ONLINE

Bisnis di dunia digital merupakan perwujudan dari pendidikan kewirausahaan yang sudah menjadi kurikulum dalam pendidikan di Indonesia baik pada jenjang menengah atas atau perguruan tinggi. Tingkat wirausaha yang tinggi diklaim mampu berguna sebagai jalan keluar (exit strategy) agar Indonesia dapat lepas dari jebakan Negara dengan pendapatan menengah (middle income trap). Namun, jumlah pelaku wirausaha di Indonesia saat ini belum mencapai angka ideal, dari data Global Entrepreneurship Monitor (GEM) menunjukkan Indonesia pelaku usaha di Indonesia baru mempunyai sekitar 1,65 persen dari total jumlah penduduk 250 juta jiwa.

Di era teknologi bisnis e-commerce telah menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan mampu bertahan saat memasuki bisnis pada sektor formal. E-commerce menciptakan entrepreneur baru. E-commerce bukan semata tempat bejualan melainkan juga menjadi ekosistem bagi pelaku UMKM Indonesia  yang mana mampu menompang pertumbuhan jutaan pelaku UMKM di Indonesia. Dengan internet siapapun mulai dari mahasiswa maupun ibu rumah tangga  dapat menjadi pengusaha dengan modal yang kecil. Mereka tidak hanya dapat menjangkau pasar yang luas tetapi juga memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lainya.

Perlakuan pajak e-commerce yang gegabah akan mematikan jiwa usaha mengingat sebagian besar pelaku usaha di marketplace adalah pelaku usaha pemula skala kecil yang baru memulai bisnisnya. Pengenaan pajak yang berlebihan akan menghambat investasi dan mematikan pebisnis rintisan (start up) yang mulai berkembang. Industry e-commerce di Indonesia masih baru, sehingga perlu adanya perlakuan pajak yang berbeda karena merupakan industry yang sedang berkembang. Perumusan pajak e-commerce dikhawatirkan dapat membuat industry formal e-commerce gulung tikar.

Di Indonesia, mayoritas transaksi merupakan e-commerce nonformal yang melalui media social seperti Instagram, WhatsApp, BBM dan sebagainya. Jika terdapat pengenaan pajak pada e-commerce maka pebisnis non formal akan memilih menjual produknya di media social atau kembali ke bentuk toko fisik. Pebisnis akan meninggalkan situs lokal yang terimbas dari peraturan pemerintah seperti Bukalapak, Kskus FJB, Tokopedia, OLX dan lain sebagainya. Masyarakat akan bergeser memanfaatkan situs luar yang tidak terimbas yaitu media sosial atau e-commerce luar negeri seperti eBay, Amazon dan situs lain. Dengan demikian, akan berdampak pada pada situs local yang mati perlahan atau mungkin bertahan dengan sedikit melawan peraturan yang ada.

Pengenaan pajak e-commerce dinilai akan menghambat pertumbuhan bisnis e-commerce di Indonesia yang masih dalam tahap berkembang. Langkah tersebut berpotensi merugikan UKM lokal yang belakangan mulai mengendalikan pemasaran online melalui e-commerce. Jika iklan gratis juga dikenakan maka pajak tidak ada ruang untuk pebisnis lokal dapat tumbuh dan bersaing dalam era digital yang borderless dan harus bersaing dengan pemain global. Ini memungkinkan bibit e-commerce di Indonesia justru akan makin kering akibat adanya pembatasan. Sehingga pelaku e-commerce lokal lebih memilih Negara lain yang tidak terikat peraturan serupa.

Negara-negara lain yang lebih dulu mengadopsi pajak e-commerce hingga saat ini masih berhati-hati dalam memberlakukan pajaknya, karena negara tersebut ingin memastikan bahwa industri e-commerce tetap berkembang. Karena kebijakan tersebut maka pelaku usaha akan meninggalkan model marketplace sehingga tujuan dari e-commerce tidak tercapai. Perlu adanya identifikasi dan klarifikasi dari pemerintah mengenai model bisnis serta skala bisnis yang ada. Dengan pemetaan tersebut, pebisnis rintisan  (start up) mendapat perlakuan berbeda agar dapat terus berkembang.

Dengan demikian, dalam pengimplementasian pajak e-commerce pemerintah perlu mengkaji ulang dengan baik karena pemberlakuan pajak yang gegabah akan merugikan banyak pihak khususnya pebisnis. Perlu juga adanya peran dan dukungan dari pemerintah dalam mengembangkan bisnis e-commerce mengingat potensinya yang besar. Hal ini dikarenakan pengenaan pajak e-commerce selain dapat meningkatkan penerimaan pemerintah tapi juga akan berdampak pada pertumbuhan bisnis e-commerce di Indonesia.

 

DAFTAR PUSTAKA
Daily Social.id. 6 Maret 2018. Silang Sengkarut Pajak E-Commerce di Indonesia. (Online), (https://dailysocial.id/post/pajak-e-commerce-di-indonesia), diakses pada 5 April 2018.
Katadata. 2016. Indonesia, Pasar E-commerce Terbesar ASEAN. (Online), (https://katadata.co.id/infografik/2016/01/04/indonesia-pusat-e-commerce-asean), diakses pada 5 April 2018.
Kementrian Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia. 2015. Potensi Besar untuk Pemasukan Negara. (Online), (https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6385/Potensi+Besar+untuk+Pemasukan+Negara/0/infografis/), diakses pada 5 April 2018.
Kementrian Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia. 2016. Paket Kebijakan Ekonomi XIV: Peta Jalan E-Commerce. (Online), (https://www.kominfo.go.id/content/detail/8353/paket-kebijakan-ekonomi-xiv-peta-jalan-e-commerce/0/berita), diakses pada 5 April 2018.
Kementrian Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia. 2017. Kebijakan Roadmap E-Commerce Dukung Jasa Logistik. (Online), (https://www.kominfo.go.id/content/detail/9371/kebijakan-roadmap-e-commerce-dukung-jasa-logistik/0/sorotan_media), diakses pada 6 April 2018.
Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2017. APBN 2017. (Online), (https://www.kemenkeu.go.id/single-page/apbn-2017/), diakses pada 5 April 2018.
Pajeg Lempung. 2017. Aspek Perpajakan dalam Bidang e-Commerce. (Online),
(http://www.pajeglempung.com/2017/11/aspek-perpajakan-dalam-bidang-e-commerce.html), diakses pada 6 April 2018.
Puspa Dian. 2017. Pajak e-Commerce: Online Marketplace, (Online), (https://www.online-pajak.com/id/pajak-e-commerce-online-marketplace), diakses pada 6 April 2018.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here