Geliat Pergerakan di Surakarta pada Awal Abad XX: Sebuah Studi Historis dan Pascakolonial

Geliat Pergerakan di Surakarta pada Awal Abad XX: Sebuah Studi Historis dan Pascakolonial

Oleh: Ardhiatama Purnama Aji

Sejarah lokal merupakan karya historis tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di lokasi dalam lingkup kecil, baik desa, kota, maupun suatu region tertentu. Sejarah lokal kerap kali tidak menarik perhatian karena dampaknya yang relatif sempit, dan tidak dianggap penting. Akan tetapi, sejarah lokal kadang menarik sekali karena mengemukakan hal-hal kemanusiaan secara spesifik.[1] Kemudian, pengertian sejarah lokal tersebut membawa saya kepada historiografi pembebasan yang digagas oleh Singgih Tri Sulistyono. Ia mengatakan bahwa “historiografi pembebasan” harus berani memosisikan keadaan aktual dan kontekstual sebagai point of departure, titik keberangkatan dalam penulisan sejarah. Ia pun melansir perkataan Beneditto Croce, historiografi adalah “contemporary thought about the past.” Menurutnya, hanya dengan itu sejarah mempunyai kaitan dengan masalah kekinian.[2] Masalah-masalah kemanusiaan yang saya temui pada era kini adalah sebagai berikut.

Kini, keadaan sosial-politik di Indonesia masih memprihatinkan. Sebagai contoh, konflik agraria di Urutsewu. Di situ, anggota TNI AD melakukan penguasaan tanah hak milik rakyat dan komunal, pun melakukan kekerasan dan pengusiran terhadap sejumlah warga. Tak hanya itu, mereka juga mengambilalih tanah warga untuk diberikan kepada perusahaan tambang pasir besi.[3] Kemudian, aparat juga melakukan kekearasan yang menewaskan 31 warga sipil di Nduga, Papua pada 2018 akhir.[4] KontraS pun memiliki data yang menunjukkan 130 kasus penyiksaan—Juni 2017 hingga Mei 2018—yang dilakukan aparat penegak hukum.[5] Bilven Sandalista pun mengatakan, sepanjang periode pertama Presiden Jokowi (menurut data KPA), 1.769 kasus konflik agraria terjadi dan menewaskan 41 orang, 546 dianiaya, 51 orang ditembak, dan 940 orang dikriminalisasi.[6]

Di sisi lain, sebagian besar pemuda (wa bil khusus mahasiswa) cenderung dianggap terbawa arus konsumerisme. Menurut Comaroff, globalisasi membawa pemuda sebagai konsumen tumbuh dalam sebuah sistem referensi budaya global, dan secara bersamaan, agak mengabaikan mereka sebab keadaan ekonomis pemuda yang marjinal.[7] Globalisasi pun menenteng perkembangan teknologi mutakhir bernama ponsel pintar dan internet. Di Surakarta misalnya, perkembangan teknologi tersebut mengakibatkan berbagai perubahan terjadi pada kehidupan pemuda. Perubahan-perubahan itu antara lain: gaya berkomunikasi atau interaksi, bahasa, gaya berpakaian, dan pola kebiasaan.[8]

Perubahan yang kini terjadi ini ditunjukkan oleh: pertama, pergeseran interaksi sosial yang mulanya pertemuan tatap muka, menjadi percakapan daring pada fitur chatting¸ seperti Whatsapp, LINE, Facebook, dan Instagram. Kedua, penggunaan bahasa asing dalam media sosial yang makin intensif, lewat penulisan caption foto misalnya. Ketiga, pertemanan dengan siapa saja, dari mana saja tanpa tatap muka kian kerap ditemukan. Keempat, pakaian-pakaian yang dipakai idola-idola K-Pop, rambut yang berwarna-warni karena disemir makin digandrungi para pemuda. Kelima, aktivitas berbelanja yang bergeser dari tatap muka menjadi daring (belanja online).

Permasalahan-permasalahan pada era kini itu membuat saya memeriksa kembali peristiwa masa lampau, utamanya di sekitar saya. Sekaligus, saya hendak melakukan penulisan sejarah lokal dengan gagasan “historiografi pembebasan”. Sebagaimana pula ungkapan Kenneth Gergen, catatan-catatan historis acap kali berharga dalam menyumbangkan pertimbangan moral dan ideologis, serta memberikan perasaan tentang bagaimana kita menjadi seperti sekarang ini.[9]

Di Surakarta, setelah Perang Jawa (1825-1830), Pemerintah Kolonial memberlakukan pilot proyek perkebunan partikelir di wilayah nagaragung lewat menyewa tanah lungguh empunya pangeran.[10] Proyek tersebut mendatangkan pabrik gula, yang di dalamnya, para buruh dilibatkan. Para buruh itu diperlakukan semena-mena. Pada 1911, mereka membentuk Persatuan Buruh Pabrik (PBP) di Surakarta dan Yogyakarta.[11] Lewat PBP, mereka mengadakan demonstrasi kenaikan upah. Kekuasaan Raja Surakarta juga kian dibredeli Belanda. Dan karenanya, raja melakukan politik simbolis sebagai perlawanan. Perlawanan datang pula dari kaum intelektual, melalui jurnalisme, yang menjadi media edukasi, penyiar gagasan, instrumen perjuangan, dan propaganda politis. Di Surakarta, kaum Muslim progresif mendirikan surat kabar Medan Moeslimin untuk melawan siapa saja yang menghina Islam dan kaum bumiputra.[12] Perlawanan yang terakhir pun terjadi karena adanya pendidikan, salah satu unsur politik etis yang diadakan Pemerintah Kolonial awal abad ke-20.

Dari eksplanasi di atas, ada beberapa hal yang bisa dikaji secara pascakolonial. Saya hendak membenturkan perlawanan kaum intelektual dan rakyat Surakarta terhadap pemerintah kolonial dengan konsep-konsep pascakolonial, yang nantinya, saya “curi” pola perlawanan mereka untuk diterapkan pada era kini. Konsep-konsep pascakolonial yang tengah beredar dibegawani oleh tokoh-tokoh seperti Robert Young, Frantz Fanon, dan Homi Bhabha.

Selepas Perang Jawa (1825-1830) berakhir, Pemerintah Kolonial bisa merangsekkan praktik pilot proyek ke dalam nagaragung Kasunanan Surakarta. Praktik itu dilakukan melalui penyewaan tanah lungguh para aristokrat Surakarta. Tanah lungguh yang sejatinya menjadi “lahan basah” para aristokrat tersebut dijadikan perkebunan partikelir para usahawan Eropa. Para petani pun terkena imbasnya. Mereka yang sebelumnya mengerjakan tanah lungguh sebagai penyambung kehidupan, harus mengalami kesulitan beradaptasi.[13]

Lahan sawah menyusut, pemerintah mengeluarkan ordonansi yang membikin petani menjual padinya sesuai harga—di bawah harga pasar—yang ditentukan di penggilingan padi. Pihak penggiling padi juga melakukan kecurangan timbangan. Sisi lain, para petani tak sanggup melunasi pajak, tak ada sesuatu lagi untuk disita pemerintah. Mereka berbondong-bondong masuk penjara, membuat pemerintah kesulitan memberi makanan. Kemudian, para petani itu dipekerjakan rodi dan pemerintah tak perlu membiayai makan mereka lagi.[14] Keberadaan perkebunan partikelir tersebut boleh dikatakan sebagai bentuk kapitalisme, yang memunculkan dua kelas sosial: borjuis (usahawan Eropa, si kaya) dan proletar (buruh pabrik, si miskin). Para petani terus dieksploitasi, rakyat kian menderita karena beban-beban pajak, dan Surakarta makin masyhur dengan julukan “kota gula”.[15]

Selain petani, kaum miskin kota (wong cilik biasa) di Surakarta juga merasakan dampak daripada kekuasaan kolonial yang makin ekstensif. Pembangunan makin gencar dilakukan oleh Pemerintah Kolonial. Misalnya, pembangunan trem Jebres-Purwasari-Bangak pada 1892. Transportasi melalui trem itu masih dirasa mahal bagi wong cilik biasa, jadi mereka masih menggunakan transportasi andhong atau delman.

Lalu, listrik masuk pula pada 19 April 1902. Namun lagi-lagi, wong cilik biasa tak mampu untuk membeli penerangan listrik tersebut, maka mereka tetap menggunakan lampu minyak tanah. Kota Surakarta makin gemerlap dengan kemunculan restoran, hotel, bengkel buggies, telepon, bioskop, coiffeur, sirkus, dan komedi yang tidak dipunyai wong cilik biasa. Yang mereka punya adalah sekaten, pasar tradisional, dan perayaan raja—hanya sebagai penonton.[16]

Kekuasaan raja juga tak luput dari pengaruh Pemerintah Kolonial. Untuk hal yang relatif sepele seperti bepergian, raja bahkan tak leluasa. Dia harus meminta izin residen untuk keluar kraton, pun surat-surat pribadi raja harus melewati sensor residen. Kewajiban lainnya adalah mengikuti hari raya Belanda, semisal tahun baru dan koninginfeest. Pada saat koninginfeest, raja diharuskan menyampaikan sumpah setia. Tak cuma itu, pengangkatan rijksbestierder (patih)harus melalui izin pemerintah kolonial. Selanjutnya, Sang Raja tak diperkenankan menjelma panatagama. Apabila demikian, raja akan dicurigai mendukung paham Pan-Islamisme. Barangmungkin, hal terakhir itu yang membikin raja mengizinkan pendirian gereja dan rumah sakit pada 1910 dan 1913.[17]


Geliat Pergerakan di Surakarta: Ikhtiar Mencebir Kekuasaan Kolonial

Di tengah kungkungan kekuasaan kolonial, Sunan Pakubuwana X tetap memberi perhatian kepada pendidikan agama Islam. Pada 1905, Sang Raja menginstruksikan pendirian madrasah Mambaoel Oeloem untuk kepentingan edukasi dan dakwah. Ia juga membangkitkan Pesantren Jamsaren yang telah mati suri selam 70 tahun akibat kekalahan pada Perang Jawa.[18] Walaupun, seyogianya, benih-benih gerakan radikal telah muncul di kalangan elit politik Jawa sejak abad XIX. Hal itu ditandai dengan kehadiran frasa “jihad fi sabilillah”dan “bangsa kafir” yang membuncah dalam penyemaian benih radikalisme pada abad XIX. Frasa tersebut merepresentasikan pergerakan vertikal bagi kaum Muslim bumiputra.[19]

Bebarengan dengan itu, raja mulai menggalakkan politik simbolis lewat civic dan political engagement. Sang Raja mulai menjalin komunikasi simbolis dan berjejaring politis dengan pihak di sekitar. Sebagaimana Joebagio melansir Biwadha Nata,

Kathah sanget para luhur manca praja saha sanesipun ingkang dados mitra dalem, amargi pitepangan dalem namung sarwa legawa, sinartan manis sarta rumaketing pangandikan dalem, para mitra dalem wau temtu pinangan tandha katresnan warni-warni. Wondene tumrap para mitra dalem, katarik saking rumaos kaleban kadarman dalem, dados inggih kathah ingkang gentos angaturi angsulipun misungsung warni-warni.[20]

Lansiran di atas kurang lebih bercerita bahwa raja dan para pemuka praja dari luar Surakarta saling berbagi cendera mata. Hubungan mereka pun dianggap didasarkan ketulusan karena aksi ngeshare cendera mata itu. Akibat komunikasi politik antara raja, tokoh masyarakat Laweyan, dan R.M. Tirtoadhisoerjo pula Sarekat Dagang Islam (SDI) terbentuk di Surakarta pada 1912. Pada 1914, SDI bersalin nama menjadi Sarekat Islam. Pada 1916, Boedi Oetomo (BO) berdiri. Lalu, sejumlah aristokrat Surakarta ambil bagian di SI dan BO. Tak tanggung-tanggung, mereka juga mempelajari sosialisme yang diajarkan Samuel Koperberg. Ideolog tersebut kerap berkunjung ke kraton secara simbolis, dan diharapkan, mampu meresistensi paham kapitalisme yang menjadi panduan usahawan perkebunan dan petinggi-petinggi Belanda.[21] Apakah resistensi atau pergerakan muncul dari bangsawan saja? Tentu tidak. Pergerakan dilakukan pula oleh golongan lain, petani.

Kembali kepada praktik pilot proyek oleh penguasa kolonial, para petani kian meninggalkan lahan pertanian yang mereka garap karena disewakan kepada usahawan Eropa. Kemudian, mereka menjual tenaga dan menjadi kuli di pabrik gula atau pabrik-pabrik lain, upah mereka tidak lebih dari yang didapat sebelumnya. Penindasan-penindasan tersebut kadang membentuk mereka sebagai “manusia baru” yang mengorganisasi, memobilisasi orang-orang, menggelar demonstrasi-demonstrasi yang terutama di daerah pabrik gula Surakarta. Dari situ, mereka membikin suatu serikat pekerja, PBP yang berdiri pada 1911 di Surakarta dan Yogyakarta.[22]

Gerakan lain adalah yang dipelopori Insulinde untuk meperjuangkan Hindia bagi orang Hindia, terutama petani di Surakarta pada 1918. Hal itu dilakukan guna menyediakan peluang bagi petani untuk merespon kondisi agraris dan industri perkebunan yang tengah terjadi di Surakarta. Kedatangan Haji Misbach—tokoh radikal Sarekat Islam—di dalam Insulinde memberikan corak baru berupa aktivitas propaganda sosial-politik. Ia juga membangun kring-kring Insulinde di seantero Surakarta. Propaganda tersebut diinjeksikan ke pikiran penduduk Surakarta lewat surat kabar Medan Moeslimin dan Islam Bergerak.[23]

Berikutnya gerakan-gerakan petani pecah juga di Surakarta. Pada Agustus 1918, para petani Desa Pucangsawit, Dukuh, Pojok, Gulon, dan Colomadu melakukan aksi mogok. Mereka menuntut kenaikan upah, sebab upah yang dibagikan perkebunan tak bisa mencukupi kebutuhan hidup. Pada 23 Februari 1919, para kuli Kelurahan Nglungge melakukan aksi mogok. Mereka menuntut pengurangan kerja wajib ronda dan patroli kepada desa dan negara, pembayaran upah atas kerja wajib merawat jalan umum, dan pengerjaan wajib merawat jalan desa harus dikenakan kepada elit desa.[24]


Analisis Pascakolonial terhadap Geliat Pergerakan di Surakarta

Dalam mendefenisikan pascakolonialisme, sejatinya, didapati banyak versi. Namun, saya bertendensi kepada definisi yang dikemukakan oleh Robert J. C. Young yang disadur oleh Muhammad Taufiqurrohman dalam bukunya, Frantz Fanon: Kebudayaan dan Kekuasaan.[25] Ia menganggap bahwa pascakolonialisme adalah sebentuk resistensi atau antikolonialisme. Bagi Young, pascakolonialisme serupa dengan antikolonialisme, yaitu fenomena global yang memiliki keistimewaan di tiap-tiap wilayah lokal, serta sebentuk kombinasi diasporis antara elemen indigenous dan elemen kosmopolitan, dan perpaduan antara prinsip politik universal dan pengetahuan lokal.

Kemudian, paham-paham pascakolonial seperti tadi mengilhami Homi Bhabha untuk mengkaji fenomena terkait kolonialisme, dan hasilnya adalah konsep mimikri. Mimikri mengartikulasikan segutis strategi rumit dalam pembaruan, pengaturan, dan disiplin yang “ditujukan” kepada Liyan, sebagai suatu visualisasi kekuatan. Ia juga merupakan suatu hal yang menandakan perbedaan atau perlawanan yang berpadu dalam guna strategis dominan atas kekuatan kolonial, menguatkan pengawasan dan memeragakan ancaman imanen pada pengetahuan yang dianggap “normal” serta kekuatan disipliner baik dari sisi yang dijajah maupun penjajah.[26]

Jika menengok apa yang terjadi di Surakarta pada awal abad XX, saya memperoleh segunduk fakta yang bersinggungan keras dengan studi pascakolonial. Pertama, Pemerintah Kolonial telah melakukan “normalisasi” terhadap keadaan Kasunanan Surakarta. Hal itu bermula dari praktik pilot proyek dan pembredelan kekuasaan Raja Surakarta. Pemerintah Kolonial menormalisasi kedudukan mereka sebagai yang lebih tinggi dibanding Raja Surakarta, atau pula, penduduk bumiputra secara hierarkis. Mereka “merampas” tanah lungguh aristrokat Surakarta, mengharuskan raja untuk bersumpah setia, dan menindas petani baik secara langsung maupun secara struktural.

Nah, dari keadaan dan pengetahuan yang dikonstruksi sebagai hal normal oleh Belanda tadi, nyaris tiap lapisan masyarakat Surakarta mulai melakukan mimikri. Raja melawan kenormalan itu lewat politik simbolis, menggunakan simbol-simbol Islam, mengidentifikasi Belanda sebagai bangsa kafir, membangkitkan pendidikan Islam, menjalin hubungan dengan pihak manca praja guna menghimpun kekuatan. Bahkan, raja juga menerima kunjungan Samuel Koperberg untuk menginjeksikan gagasan sosialis ke dalam pikiran para kerabat kraton.

Setali tiga uang, kaum intelektual—yang telah menjalin hubungan politis dengan raja—juga bergerak, SI dan BO mulai menggaung. Dan yang paling mencolok, Haji Misbach berani menguarkan propaganda perlawanan lewat surat kabar Medan Moeslimin dan Islam Bergerak. Ia berhasil mengataliskan semangat perlawanan kepada petani dan kuli di desa-desa Kasunanan Surakarta. Para buruh pabrik gula—yang didera badai penindasan Belanda, turut menyumbangkan perlawanan lewat mengorganisasi orang-orang untuk berdemonstrasi kepada kaum borjuis Eropa.

Refleksi Pascakolonial tentang Geliat Pergerakan di Surakarta

Muhammad Taufiqurrohman menuangkan hal yang barangkali pokok daripada pascakolonialisme, meskipun secara implisit, ia menghindari perangkap konklusi yang sentralistis dan totalitarian.

“Pascakolonialisme bukanlah abstraksi ahistoris yang tunggal, bukan pula semata kepanjangan tangan proyek posmodernisme, bukan pula semata suatu tindakan para ‘comprador intellegentsia’ atau sekelompok intelektual jahat. Namun sebaliknya, pascakolonialisme sebagai suatu fase imperialisme atau dalam konteks neo-kolonialisme berbentuk kapitalisme global …”[27]

Geliat pergerakan di Surakarta seharusnya menyisipkan pelajaran kepada kita. Bagaimana pemerintah kolonial “merampas” tanah lungguh aristokrat Belanda, membredeli kekuasaan raja, dan menindas para petani secara struktural itu dilawan oleh kaum bumiputra, kaum yang tertindas. Mereka memeragakan ancaman imanen dan konkret bagi pemerintah Belanda, membangkitkan pendidikan, menebarkan gagasan “Belanda bangsa kafir”, menyiarkan propaganda sosial-politik, memobilisasi orang-orang untuk berdemonstrasi, dan melakukan aksi-aksi mogok.

Dan pada era kapitalisme global seperti sekarang, perubahan karena teknologi telah menjamur di sekitar kita, pun masih banyak penindasan yang masih terjadi. Para khalayak muda telah banyak mengalami pergeseran gaya hidup dengan gawai di tangan, menerima budaya Barat begitu saja. Bebarengan dengan itu, warga Urutsewu masih berurusan dengan moncong senjata, kriminalisasi aktivis kian membuncah, dan aparat penegak hukum masih acap melakukan kekerasan.

Lalu, apakah kita akan selalu terbuai oleh teknologi mutakhir dan budaya luar negeri begitu saja? Hemat saya, kita bisa menaklukan teknologi mutakhir ini. Sebagaimana Insulinde yang memberikan peluang petani untuk merespon keadaan agraris dan industri perkebunan menindas, kita bisa menciptakan ruang diskrusif untuk belajar dan berdiskusi untuk menyikapi keadaan kekinian. Sebagaimana para intelektual yang menebarkan gagasan dan propaganda lewat surat kabar, kita bisa menolak bungkam, menebarkan narasi anti-penindasan melalui media sosial. Sekian dan terima kasih.


Referensi

[1] Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016), hlm. 83

[2] Singgih Sulistyono, “Historiografi Pembebasan: Suatu Alternatif”, Jurnal Agastya, Vol. 6 No. 1, hlm. 18

[3] Devy Cahyati, Konflik Agraria di Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik, (Yogyakarta: STPN Press, 2014), hlm. 204-205

[4] Yati Andriyani, “Cukup Sudah, Akhiri Kekerasan di Tanah Papua”, https://kontras.org/2018/12/05/cukup-sudah-akhiri-kekerasan-di-tanah-papua/ (diakses pada 11 Juni 2020)

[5]Rayhand Purnama, “KontraS Sebut Aparat Jadi Pelaku Kekerasan Setahun Terakhir”, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180626223725-12-309270/kontras-sebut-aparat-jadi-pelaku-kekerasan-setahun-terakhir (diakses pada 11 Juni 2020)

[6] Bilven Sandalista, Siapapun yang Menang Rakyat Tetap Kalah, (2019), hlm. 13

[7] Suzanne Naafs dan Ben White, “Generasi Antara: Refleksi tentang Studi Pemuda”, Jurnal Studi Pemuda, Vol. 1 No. 2, hlm. 99

[8] Annisa Nurrizka, “Peran Media Sosial di Era Globalisasi Pada Remaja di Surakarta Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Terhadap Remaja dalam Perspektif Perubahan Sosial”, Jurnal Analisa Sosiologi, Edisi 5 No. 1, hlm. 33-35

[9] Kenneth Gergen, Cristian Tileaga, Jovan Byford, et al., Psychology and History: Interdisciplinary Explorations, (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), hlm. XIV

[10] Hermanu Joebagio, “Politik Simbolis Kasunanan”, SEJARAH DAN BUDAYA, Tahun Kesembilan Nmor 2, hlm. 179

[11] Pramoedya Ananta Toer, Sedjarah Modern Indonesia, (Djakarta: Universitas Res Publika, 1964), hlm. 11

[12] Syamsul Bakri, “Surakarta Bergerak (Rekonstruksi Sejarah Pergerakan di Surakarta Awal Abad Ke-20)”, Jurnal PENAMAS, Volume 31 Nomor 2, hlm. 363-364

[13] Hermanu Joebagio, op. cit., hlm. 179-185

[14] Pramoedya Ananta Toer, op. cit., hlm. 10-11

[15] Syamsul Bakri, op. cit., hlm. 367

[16] Kuntowijoyo, “Lari dari Kenyataan: Raja, Priyayi, dan Wong Cilik Biasa di Kasunanan Surakarta”, Humaniora,  Volume XV No. 2/2003,hlm. 206

[17] Kuntowijoyo, Ibid., hlm. 202

[18] Syamsul Bakri, op. cit., hlm. 371

[19] Hermanu Joebagio, op. cit., hlm. 185

[20] Hermanu Joebagio, Ibid., hlm. 187

[21] Hermanu Joebagio, Ibid.,hlm. 188

[22] Pramoedya Ananta Toer, op. cit., hlm. 11

[23]Ahmad Kosasih dkk., “Gerakan Protes Petani Surakarta: Sebuah Refleksi Pergolakan Agraria di Jawa”, dalam Prosiding SNaPP 2012: Sosial Ekonomi dan Humaniora, hlm. 4

[24] Ahmad Kosasih dkk., Ibid., hlm. 4-5

[25] Muhammad Taufiqurrohman, Frantz Fanon: Kebudayaan dan Kekuasaan, (Sleman: Resist Book, 2018), hlm. 19

[26] Homi Bhabha, loc. cit.

[27] Muhammad Taufiqurrohman, op. cit., hlm. 53

Related posts

Leave a Comment