Implementasi Omnibus Law Terhadap Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Lingkungan dalam Prespektif Kritis Sosiologi Pembangunan

Implementasi Omnibus Law Terhadap Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Lingkungan dalam Prespektif Kritis Sosiologi Pembangunan

Oleh: Septyane Hamidah

Pemerintahan Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa regulasi yang banyak dapat menghambat ekonomi dan investasi, dimana kewajiban seperti Izin Lingkungan, Analisis dampak lingkungan (Amdal) dan kewajiban Izin Mendirikan bangunan (IMB) akan  menyulitkan para investor. Sehingga hal itu harus mengakibatkan adanya pengurangan regulasi yang begitu banyak. dengan adanya kewajiban Amdal dan IMB dalam perizinan investasi dihapuskan. Indonesia memang terekenal dengan negara yang memiliki regulasi yang banyak. Pada tahun 2017 Indonesia sudah memiliki 42.000 aturan tentang ekonomi dan investasi, Pemerintah juga sudah memetakan terdapat 74 undang-undang yang berpotensi menghambat ekonomi dan investasi. Dari 74 undang-undang tersebut, pemerintah mengolah kembali 2 undang-undang besar, yakni RUU tentang penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan daya saing dan akan mendorong investasi di Indonesia. Namun masalahnya, apakah dengan jumlah regulasi yang banyak menjadikan masalah atau terdapat hal lain, seperti regulasi yang kurang sinkron yang sejatinya menjadi masalah. Jika regulasi yang banyak yang menjadi masalah, maka penyederhanaan regulasi melalui konsep omnibus law merupakan langkah yang tepat, karena omnibus law sendiri merupakan undang-undang yang berfokus pada penyederhanaan jumlah regulasi karena memiliki sifat merevisi dan mencabut banyak undang-undang secara bersamaan.(Putra, 2020)

Dalam sosiologi pembangunan merupakan salah satu cara untuk menggerakkan masyarakat dalam mendukung adanya pembangunan, sedangkan masyarakat sebagai tenaga pembangunan dan dampak pembangunan atau dapat disebut masyarakat menjadi sebuah subjek sekaligus menjadi obejek dalam pembangunan. Pada dasarnya pembangunan juga merupakan suatu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat ke tingkat yang lebih baik lagi, lebih tentram, lebih sejahtera, dan akan lebih menjamin kelangsungan hidup masyarakat di masa depan. Secara sosiologis, tujuan utama melakukan pembangunan yakni usaha untuk mencapai perbaikan ekonomi, yang tidak hanya terpaku pada golongan elite saja tapi juga harus menyeluruh dan merata sampai pada lapisan bawah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembangunan dalam sosiologi bertujuan untuk penurunan angka kemiskinan.(Jamaludin, 2016)

Teori Modernisasi, dengan didukung oleh teori modernisasi terhadap implikasi Omnibus law terhadap penataan ruang dan lingkungan, dimana teori ini mengutaman adanya aspek ekonomi dan sosiologi. Rwalt Rostow dalam teori ini menjelaskan tentang kegiatan pembangunan lebih ditekankan pada setiap tahapan pertumbuhan ekonomi (the stages of economic growth). Namun pandangan tersebut berbeda dengan pandangan ekonomi dalam sosiologi dimana pembangunan lebih menekankan pada suatu perubahan besar pada sektor nonekonomi yang berhubungan dengan berbagai macam perbedaan, perbedaan ini meliputi perbedaan watak atau karakter anatara bangsa di negara maju dengan negara berkembang. Sehingga perubahan karakter bangsa dalam mengambil sampel dari negara maju dapat menjelaskan arti pembangunan. Menurut (Jamaludin, 2016) tetapi apakah negara yang bekembang harus dipaksa untuk meneriru negara industri maju dimana keduanya memliki perbedaan kultural ? Selain itu, jika pembangunan lebih dititikberatkan pada persoalan antara pertumbuhan tahapan ekonomi dan karakter antarbangsa, sehingga dapat timbul sebuah skala prioritas, kira-kira manakah yang hendak didahulukan antara membangun karakter atau pertumbuhan ekonomi?

Pembangunan pada bidang Lingkungan pembangunan yang berwawasan lingkungan akan dilakukan secara berkesinambungan serta berkelanjutan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Proses pelaksanaan pembangunan lingkungan bisa dilakukan dengan menyamakan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang ada dengan tidak menimbulkan kerusakan kondisi lingkungan, baik secara geografis maupun demografis. Yang menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembangunan lingkungan hidup yakni adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dimana dasar hukumnya sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembangunan dan pembenahan lingkungan sudah ada sejak manusia melakukan interaksi dengan lingkungan karena kehidupan manusia sangat bergantung pada lingkungan, dan sebaliknya kelestarian lingkungan juga sangat bergantung pada peranan manusia terhadap pembenahannya. (Sudarwanto & Kharisma, 2020)

Pembangunan lingkungan dengan tujuan untuk menciptakan pemenuhan kebutuhan manusia suapaya hidup menjadi lebih sejateran dapat dilihat dari segi sumber daya alam, seperti pembukaan lahan untuk pertanian, pembuatan bendungan air untuk irigasi dan lain sebagainya. Namun dengan syarat dalam pemanfaatan sumber daya alam tidak berlebihan yang akan membawa dampak buruh untuk manusia sendiri. Selanjutnya, saat ini fenomena pembangunan lingkungan yang berhubungan dengan tumbuhan yang saat ini cukup memprihatinkan karena mansusia tidak lagi memperhatikan dampak lingkungan dari usaha mereka yang melakukan eksploitasi hutan yang tidak didasari nilai etika dan estetika. Seperti contoh eksploitasi yang dilakukan oleh pihak tertentu yang senantiasa menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat maupun dikeluarkan oleh negara yang bersangkutan. Terdapat anomali yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, dan mengatas namakan untuk pembangunan lingkungan, namun sebenarnya merusak lingkungan dapat dilihat dari segi alamnya sehingga dapat menimbulkan bencana alam, dan memusnahkan kelangsungan hidup tumbuhan tertentu yang selanjutnya akan berdampak negatif pada masyarakat.

Implikasi Omnibus Law terhadap Penataan ruang dan Lingkunagn Pasal-pasal baru di dalam UU Cipta Kerja menghapus sejumlah kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam mengatur tata ruang dearah/kota. Peraturan tersebut dianggap akan berbahaya dan bisa berdampak dalam kerusakan lingkungan. UU Cipta Kerja resmi disahkan oleh DPR pada hari Senin (05/10/2020). Undang-undang Cipta Kerja ini mengundang banyak kontroversi dari banyak kalangan baik itu dari mahasiswa dan masyarakat karena dinilai merugikan masyarakat. Banyak pasal-pasal di dalam UU Cipta Kerja yang dipertanyakan, salah satunya adalah pasal yang mengatur tata ruang kota/daerah. Karena peraturan baru tersebut menghapus sebagian kewenangan Pemda dalam kegiatan penataan ruang. Pasal yang dimaksud yakni Pasal 10 dan 11 UU Nomor 26 Tahun 2007. Pada pasal tersebut, tercantum dan dijelaskan bahwa Pemda Provinsi, Kabupaten, dan Kota hanya bisa mengawasi, membina, dan mengatur pelaksanaan penataan ruang wilayah saja.

Padahal, sebelumnya Pemda memiliki kewenangan dalam hal perencanaan, pengendalian, dan pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Maka hal ini lah yang dinilai akan membahayakan dan akan mengancam kelestarian lingkungan. Dalam pelaksanaanya pemerintah daerah telah menyebarluaskan  informasi perihal tentang rencana secara rinci tata ruang. Suatu peraturan untuk sistem pembagain wilayah bagi sistem provinsi juga disusun dalam rangka pengendalian dan pemanfaatan tata ruang provinsi. Semua ketentuan ini akan berlaku tidak hanya untuk Pemda provinsi saja melalui juga kabupaten dan kota sebelum dihapus.

Berikut merupakan sebagian kewenangan yang dimiliki Pemda provinsi, kabupaten, dan kota yang dihapus pada Undang-Undang Ciptaker. Semuanya tertera pada Pasal 10 dan 11 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Wewenang pemerintah daerah provinsi saat ini untuk proses penyelenggaraan penataan ruang yakni: a) hanya berperan untuk pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan yang memiliki tempat yang pas/strategis provinsi dan kabupaten/kota, b) pelaksanaan penataan ruang di wilayah provinsi, c) pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi, d) kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan pemberian fasilitas untuk kerja sama dalam penataan ruang antarkabupaten/kota.

Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) huruf b meliputi, a) perencanaan tata ruang wilayah provinsi, b) pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Dalam penataan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,  pemerintah daerah provinsi melaksanakan meliputi: a) penetapan kawasan strategis provinsi, b) perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi, c) pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi; dan d) pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi. (Kompas.com)

Kajian terbaru di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dapat memberikan dampak negative pada lingkungan karena pasal-pasalnya terdapat penghapusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan menilai AMDAL merupakan salah satu proses penting yang dapat menghindari perusahaan-perusahaan serakah, jika dihilangkan maka banyak industri yang lebih mudah mengeksploitasi lahan. Dan Jika AMDAL tidak menjadi syarat yang penting lagi, maka akan semakin banyak kerusakan lingkungan yang dapat terjadi, semakin banyak dampak yang dirasakan ekologis artinya akan berdampak pula kepada manusia sekitar. Selain AMDAL terdapat 2 poin penting lagi pada Undang-Undang Cipta Kerja yang memiliki dampak buruh untuk lingkungan, yaitu: a) pengusaha tidak lagi diharuskan memiliki dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL); b)serta sulitnya proses pertanggungjawaban pengusahaan bodong terhadap kerusakan lingkungan. (Haryanti,2020).


DAFTAR RUJUKAN

Jamaludin, A. N. (2016). Sosiologi Pembangunan.

Putra, A. (2020). Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 17(12), 1–10.

Sudarwanto, A. S., & Kharisma, D. B. (2020). Pembangunan Berkelanjutan , CSR Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 9(1), 24–25.

Haryanti.Rosyana.2020.RUU Cipta Kerja, Kewenangan Pemda Terkait Penataan Ruang Bakal Dihapus. https://properti.kompas.com/read/2020/02/15/163200821/ruu-cipta-kerja-kewenangan-pemda-terkait-penataan-ruang-bakal-dihapus. diakses pada 23 Oktober 2020 pukul 21.30 WIB

Related posts

Leave a Comment