Menggugat Pancasilaisme Negeri Pancasila

Menggugat Pancasilaisme Negeri Pancasila

(Surat terbuka kepada orang-orang yang mengaku Indonesia)

Oleh Royyan Julian

            Seseorang mengatakan bahwa Pancasila—yang konon merupakan asas bernegara dan berbangsa kita—hanya sekadar menjadi kata-kata mutiara tanpa tindak nyata. Artinya, setiap kali orang ditanya tentang apa Pancasila dan bagaimana bunyinya, mereka akan sigap menjawab. Sebab, ketika kita berada di taman kanak-kanak atau sekolah dasar dahulu, tiap itu pulalah kita diwajibkan melantangkan poin-poin Pancasila setelah melantunkan doa sebelum pelajaran dimulai. Hal ini berarti pemerintah memang sengaja memenetrasi Pancasila agar secara sadar atau tidak sadar dapat menjadi pegangan hidup rakyat Indonesia sejak dini. Namun, benarkan Pancasila telah menjadi ajaran masyarakat Indonesia yang telah diterapkan dalam sikap hidup nyata?

Pertanyaan tersebut menurut penulis sangat sulit dijawab, karena masyarakat Indonesia kini berada pada kepribadian yang terombang-ambing. Di satu sisi mereka masih menerapkan jiwa Pancasila (meskipun di bawah sadar, sebab Pancasila memang diambil dari titik-titik kepribadian bangsa). Namun, di sisi lain, gempuran ideologi lain (misal: ideologi agama tertentu) atau tuntutan dari kenyataan hidup telah membuat masyarakat Indonesia lari dari sifat dasarnya yang memancasila. Akibatnya, saat ini kita banyak menemukan individu-individu tak pancasilais di negeri Pancasila.

Mari kita kupas satu-satu (meski singkat) apa maksud penulis terkait orang-orang tak pancasilais tersebut. Selama satu dekade ini kita acapkali dikejutkan oleh berita-berita yang mengancam kerukunan umat beragama di negeri kita. Mulai dari tragedi Bom Bali, tragedi Monas, hingga pengrusakan rumah ibadah jemaah Ahmadiyah yang berakhir dengan undang-undang yang diskriminatif. Masihkah kita bisa dikatakan orang-orang berketuhanan Yang Maha Esa bila setiap tanggal 25 Desember saja orang-orang beribadah di gereja harus dijaga ketat polisi lantaran teror bom yang bisa meledak kapan saja?

Tidak berhenti sampai di situ, masih banyak peristiwa yang kerap mengusik toleransi beragama. Contoh lain yang masih menjadi problematika hingga saat ini yaitu masalah status agama pribumi atau yang lebih dikenal dengan predikat “kepercayaan” (orang-orangnya disebut penganut kepercayaan). Bagaimana mungkin kepercayaan pribumi yang lebih dahulu bercokol di Indonesia sengsara di negeri sendiri? Alhasil, para penganut kepercayaan terpinggirkan dan hak-hak mereka sebagai warga negara terampas. Sebab, kepercayaan mereka tidak diakui. Selain itu, kepercayaan mereka bukan bernama “agama”. Lalu dipaksalah mereka menjadi sosok-sosok hipokrit: untuk mendapatkan hak yang sama dengan warga yang “beragama”, kolom agama pada KTP mereka terpaksa diisi dengan salah satu agama resmi di Indonesia. Pilih Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, atau Konghucu? Kalau tidak memilih, mereka dicurigai berafiliasi dengan partai komunis yang terlarang. Bukankah ini semacam kemunafikan yang dipilih secara sadar lantaran aturan yang tidak memihak?

Masih adakah orang-orang yang anti sila pertama? Tentu saja masih banyak. Namun, yang paling menggelikan dari semua tragedi kemanusiaan adalah tragedi kemanusiaan yang berlabel agama. Bagi penulis, tragedi kemanusiaan yang paling nista adalah kekerasan yang mengatasnamakan Tuhan, seolah-olah Dia adalah Tuhan buas (meminjam istilah Goenawan Mohamad) yang tak kenal kasih dan haus darah. Padahal (penulis sepakat dengan Ben Okri), agama turun untuk menyapa manusia yang lemah, yang terpinggirkan, bukan justru menyeret mereka ke dalam jurang yang lebih kelam. Lantas, bukankah kita selayaknya melindungi mereka yang minoritas bila masih ingin dikatakan pancasilais?

Fenomena tersebut sekaligus mematahkan anggapan bahwa orang-orang Indonesia memiliki sikap “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Sebab segala radikalisme, ekstremisme, fanatisme, barbarian, anarkisme, fandalisme, dan apa pun namanya tidak lain hanyalah perwujudan dari perilaku tidak beradab. Masihkah Indonesia memiliki cita-cita mewujudkan masyarakat madani—sebagaimana civil society yang digaungkan Samuel P. Huntington—di tengah-tengah masyarakatnya yang luntur adab?

Lebih lanjut lagi kita akan terperangah pada kenyataan pahit bahwa daerah-daerah di Indonesia ingin melepaskan diri dari kedaulatan RI. Beberapa daerah di Indonesia terjadi semacam pergerakan sparatis. Mengapa ini terjadi? Lagi-lagi jawabannya adalah ketidakadilan. Freeport menjadi salah satu kasus paling legendaris betapa negara telah mengabaikan hak-hak rakyatnya yang miskin papa sehingga mereka memilih untuk berdiri sendiri. Kasus yang masih hangat yakni warga perbatasan ternyata lebih nyaman bersama Malaysia ketimbang negaranya sendiri. Masih relevankah sila “Persatuan Indonesia” ketika runtutan pergerakan sparatis (GAM, Ambon, Papua) tetap beranak-pinak di Indonesia? Akankah kita mengulang kembali dosa yang dahulu pernah kita lakukan pada Timor Timur?

Pertanyaan yang paling fundamental, masih bersikap butakah pemerintah melihat semua ini? Masih mau berlaga pilon-kah pemerintah memperhatikan penduduknya yang tidak lagi memegang Pancasila sebagai pedoman hidupnya? Sebab semuanya bermuara dari minimnya keadalian. Jangankan rakyatnya, pemerintahnya saja kini menjadi oknum-oknum cuek bebek yang hanya mementingkan perutnya sendiri. Mau dibawa ke mana bangsa ini? Bila pemerintahnya seperti itu, secara otomatis rakyatnya sangat sulit diharapkan karena terkadang segala persoalan bermuasal dari perut yang lapar.

Korupsi merebak dan tidak dapat dibendung. Suap-menyuap menjamur dari bawah hingga atas. Dari pegawai biasa sampai kehakiman (sungguh ajaib hukum bisa ditawar dengan uang). Bila hakim sudah tidak dapat dipercaya, siapa lagikah yang mesti dipercayai? Maka, jangan heran bila rakyat Indonesia memilih golput ketika musim pemilu tiba. Memilih atau tidak, hal ini tidak berpengaruh bagi mereka. Yang ada hanya perasaan penyesalan karena telah salah memilih pemimpin. Jangan heran pula bila masyarakat Indonesia mengidap semacam gejala psikopatologi subversif: mereka yang memilih pemimpin dan mereka pula yang menggulingkannya ketika mereka pikir sang pemimpin tidak sesuai dengan apa yang mereka idamkan. Begitulah seterusnya, hal ini akan menjadi penyakit obsesif kompulsif massal yang membawa Indonesia pada lingkaran setan kepemimpinan.

Akhirnya kita dapat mengakui bahwa sila keempat Pancasila yang berbicara tentang kepemimpinan demokrasi khas Indonesia (permusyawaratan) tidak terterapkan karena tampuk kepemimipinan dipegang oleh orang-orang yang tidak pancasilais. Hal ini berpengaruh terhadap terimplementasikannya sila kelima, yaitu keadilan yang merata. Masalahnya, bila pemimpinnya sudah tidak dapat memegang amanat sila keempat, tentu tidak mungkin keadilan yang merata dapat terwujud.

Rieke Diah Pitaloka mengatakan bahwa nasionalisme rakyat Indonesia hanya sebatas nasionalisme permainan. Artinya, rasa nasionalisme mereka terbakar ketika tim sepak bola Indonesia bertanding melawan negara lain. Itu berarti bahwa nasionalisme rakyat Indonesia hanya pada permukaan saja, bukan nasionalisme yang esensial. Bagi penulis, salah satu nasionalisme yang esensial yaitu menerapkan Pancasila sebagai sikap hidup sehari-hari karena Pancasila merupakan cermin dari kepribadian kita. Sebenarnya, tanpa menghafal sila-sila Pancasila pun kita telah memiliki pribadi yang pancasilais karena hal ini memang pribadi dasar kita asalkan kita tidak membohongi nurani kita.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *