Menyoal Dikotomi Agama Resmi dan Agama Tidak Resmi

0
139

 

Oleh Royyan Julian

            Adakah kita berpikir bahwa negara kita yang di bangun atas dasar demokrasi yang konon mampu mewadahi segala macam perbedaan ternyata dalam praktiknya justru mencampakkan yang namanya keberagaman? Pernahkah kita membayangkan bahwa negara kita yang memiliki slogan bhinneka tunggal ika tapi pada kenyataannya memiliki sejumlah persoalan vital menyangkut pluralitas? Tahukah bahwa negara majemuk yang kita pijak ternyata memiliki sejumlah cacat hukum hingga gagap berbicara masalah heterogenitas budaya?

Pertanyaan-pertanyaan eksistensial tersebut diajukan atas satu masalah yang saya anggap cukup fatal menggerogoti toleransi bangsa kita, yaitu masalah pengakuan kepercayaan lokal. Tentu saja permasalan ini saya anggap sebagai krisis akut karena sebenarnya kita sudah tidak perlu lagi membicarakannya mengingat negara kita telah menjamin kebebasan beragama dan berkepercayaan sesuai Undang-undang Dasar ‘45. Namun, dalam realitasnya, landasan konstitusional  tersebut berbenturan dengan peraturan-peraturan hukum lainnya, bahkan dikalahkan oleh peraturan-peraturan kecil itu sehingga terjadilah diskriminasi terhadap kepercayaan lokal.

Atas nama suara mayoritas, suara minoritas dimarginalkan demi alasan keamanan dan ketertiban umum. Implikasinya, selarik Undang-undang ’45 yang berbunyi,  Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu mandul tatkala dihadapkan pada suara mayoritas tersebut hingga lahirlah anak haram undang-undang diskriminatif, misalnya Penetapan Presiden RI No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Negara menjadikan wacana penilaian itu sebagai alat hukum mengikat yang bertujuan mengontrol dan mengintervensi kebebasan dan hak asasi masyarakat, termasuk kebebasan masyarakat dalam memilih dan menentukan keyakinan dan ritus keagamaannya. Selain itu,  melalui Lembaga Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem), Kejaksaan berhak mengontrol keberadaan praktik-praktik keagamaan, bahkan pihak kepolisian dan tentara ikut dilibatkan bilamana ada hal-hal yang dianggap menodai agama sehingga praktik-praktik ibadah mereka dianggap sepadan dengan perilaku kriminal.

Dampak lebih jauh lagi, terjadilah dikotomi penamaan agama, yang satu berstatus agama resmi dan yang lain dianggap tidak resmi. Nahasnya, kepercayaan-kepercayaan lokal masuk dalam kutub agama tidak resmi. Akhirnya, penganutnya bukan disebut umat beragama, tetapi disebut penghayat kepercayaan. Kita akan menemui masalah lagi bila kita mengamati, mengapa yang satu disebut “agama” sedangkan yang lain disebut “kepercayaan”. Penamaan yang tidak setara ini seolah-olah menganggap bahwa yang bernama “kepercayaan” adalah iman yang purba dan primitif, sedangkan yang bernama “agama” adalah iman yang kompleks dan telah memenuhi “standar” universal.

Tidak dapat dipungkiri, duo bersaudara agama semit (yang dikenal dengan nama agama samawi/langit), Islam dan Kristen  ingin mendominasi kebenaran sehingga mereka berlomba-lomba melakukan kegiatan penyebaran agama mereka terhadap kaum-kaum zindik kafir. Munculnya peraturan baru yang melarang menyebarkan agama terhadap orang yang sudah beragama, menjadikan para penghayat kepercayaan sebagai sasaran dakwah dan missionaris mereka. Mereka menganggap bahwa para penghayat kepercayaan adalah kaum kafir dan domba yang tersesat. Hak penyebaran agama tersebut tidak diberikan kepada kepercayaan lokal, sebab mereka berstatus sebagai agama tidak resmi. Boro-boro diberi hak menyebarkan kepercayaannya, justru merekalah yang menjadi sasaran utama Islamisasi dan Kristenisasi.

Sebagai seorang muslim, saya mengakui bahwa ada banyak borok dalam agama saya (meminjam istilah Ulil Abshar Abdalla). Saya menganggap bahwa agama-agama semitik pada umumnya dan Islam pada khususnya ingin memonopoli kebenaran. Adanya teks autentik/syar’i dalam Islam (baca: Al-Quran) yang menegaskan bahwa agama yang paling benar di sisi Allah adalah Islam, membuat umat Islam menegasikan agama lain. Karena mayoritas di Indonesia berpenduduk muslim, maka elit agamawan muslim mempengaruhi bentukan undang-undang yang mendiskreditkan agama lain, terutama penghayat kepercayaan dengan mengatasnamakan suara mayoritas.

Adanya dikotomi agama resmi dan agama tidak resmi semakin menyulitkan hidup para penghayat kepercayaan.  Penyediaan fasilitas negara hanya diperuntukkan bagi mereka yang memiliki status KTP agama resmi (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu). Misalnya, masalah pernikahan. Para penghayat kepercayaan terpaksa tidak dapat mencatatkan pernikahan mereka kepada pemerintah disebabkan oleh status mereka. Akibatnya, anak yang dilahirkan tidak akan memiliki akta kelahiran. Dampak lebih serius, si anak akan mengalami kesulitan pendidikan dan ekonomi, seperti pada saat ia akan mendaftar ke sekolah atau pekerjaan. Bila hal ini tidak ingin terjadi, mereka harus mengisi salah satu agama resmi pada kolom agama di KTP mereka. Bukankah ini kemunafikan yang dipaksa? Mereka harus mengisi kolom agama dengan agama yang bukan kepercayaan mereka demi mendapatkan perlakuan yang sama. Selain itu, mereka mengisi kolom agama dengan salah satu agama resmi agar mereka tidak dicap komunis/PKI, sebab bila mereka adalah penghayat kepercayaan, mereka harus mengosongkan kolom agama pada KTP mereka.

Mari kita refleksi diri, sebenarnya, apakah kesalahan menganut kepercayaan lokal? Apakah selama ini para menganut kepercayaan lokal seringkali melakukan perilaku kriminal sehingga mereka pantas dicap sebagai “sesuatu yang lain”? Pantaskah mereka dimarginalkan? Saya sendiri heran, mengapa kepercayaan lokal yang lebih lama tinggal di Indonesia justru menjadi budak di rumah sendiri? Bukankah dahulu kala saat agama-agama—yang kini menjadi agama resmi—datang ke Indonesia disambut baik oleh penduduk pribumi yang notabene menganut kepercayaan lokal? Tapi justru sekarang mengapa kepercayaan-kepercayaan lokal disingkirkan? Apakah karena selama ini mereka dianggap telah menodai agama-agama “besar” itu? Letak penodaannya di mana? Bukankah mereka juga memiliki kebenaran-kebenaran yang sama dengan agama lain? Bukankah mereka juga memiliki kearifan yang sama dengan agama lain? Saya sepakat dengan sastrawan kita, Ayu Utami dalam novelnya, Bilangan Fu bahwa kepercayaan-kepercayaan lokallah yang justru peka terhadap isu kontemporer pemanasaan global. Mereka telah menjaga alam dengan baik di tengah kepercayaan (Islam) yang menganggap bahwa pohon besar adalah berhala jahiliyah yang harus ditebang.

Terakhir, saya mengajak pembaca untuk merenung. Sebenarnya, mengapa agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Budha mendunia? Ini hanya masalah keberuntungan saja. Bila untung, kepercayaan-kepercayaan lokal yang ada saat ini pun bisa menjadi besar. Sungguh ini hanya masalah kebetulan saja.

“Semua agama besar dimulai sebagai serangkaian impian,” kata Okri. Siapa yang mengira bahwa Muhammad, seorang yatim-piatu dari kota kecil di Semenanjung Arab, akan mengubah sejarah dunia dalam waktu yang singkat? Siapa yang dapat menerka, Yesus atau Isa, dengan ‘Khotbah di Bukit’-nya, akan meninggalkan sebuah ajaran yang kemudian menjadi salah satu agama terbesar di dunia saat ini, dengan pengikut yang jumlahnya lebih dari satu miliar. (Abdalla, 2006: 127-128)

Intinya, agama-agama besar pada saat ini adalah kepercayaan-kepercayaan lokal pada zaman dahulu. Agama-agama besar itu hanya menunggu waktu saja. Ini pun bisa terjadi pada kepercayaan-kepercayaan lokal saat ini. Siapa yang dapat menyangka bahwa kelak, kepercayaan-kepercayaan lokal saat ini akan menjadi agama-agama besar?

 

Daftar Rujukan

Abdalla, Ulil Absar. 2006. Menjadi Muslim Liberal. Jakarta: Nalar.

Abdalla, Ulil Absar. 2007. Menyegarkan Kembali Pemikiran Islam. Jakarta: Nalar.

Utami, Ayu. 2008. Bilangan Fu. Jakarta: KPG.

amongtani.multiply.com

hpk-nusantara.org

kompas.com

masdarsono.blogspot.com

nasional.kompas.com

puspek.averroes.or.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here