Menggugat Pancasilaisme Negeri Pancasila

Menggugat Pancasilaisme Negeri Pancasila

(Surat terbuka kepada orang-orang yang mengaku Indonesia)

Oleh Royyan Julian

            Seseorang mengatakan bahwa Pancasila—yang konon merupakan asas bernegara dan berbangsa kita—hanya sekadar menjadi kata-kata mutiara tanpa tindak nyata. Artinya, setiap kali orang ditanya tentang apa Pancasila dan bagaimana bunyinya, mereka akan sigap menjawab. Sebab, ketika kita berada di taman kanak-kanak atau sekolah dasar dahulu, tiap itu pulalah kita diwajibkan melantangkan poin-poin Pancasila setelah melantunkan doa sebelum pelajaran dimulai. Hal ini berarti pemerintah memang sengaja memenetrasi Pancasila agar secara sadar atau tidak sadar dapat menjadi pegangan hidup rakyat Indonesia sejak dini. Namun, benarkan Pancasila telah menjadi ajaran masyarakat Indonesia yang telah diterapkan dalam sikap hidup nyata?

Pertanyaan tersebut menurut penulis sangat sulit dijawab, karena masyarakat Indonesia kini berada pada kepribadian yang terombang-ambing. Di satu sisi mereka masih menerapkan jiwa Pancasila (meskipun di bawah sadar, sebab Pancasila memang diambil dari titik-titik kepribadian bangsa). Namun, di sisi lain, gempuran ideologi lain (misal: ideologi agama tertentu) atau tuntutan dari kenyataan hidup telah membuat masyarakat Indonesia lari dari sifat dasarnya yang memancasila. Akibatnya, saat ini kita banyak menemukan individu-individu tak pancasilais di negeri Pancasila.

Mari kita kupas satu-satu (meski singkat) apa maksud penulis terkait orang-orang tak pancasilais tersebut. Selama satu dekade ini kita acapkali dikejutkan oleh berita-berita yang mengancam kerukunan umat beragama di negeri kita. Mulai dari tragedi Bom Bali, tragedi Monas, hingga pengrusakan rumah ibadah jemaah Ahmadiyah yang berakhir dengan undang-undang yang diskriminatif. Masihkah kita bisa dikatakan orang-orang berketuhanan Yang Maha Esa bila setiap tanggal 25 Desember saja orang-orang beribadah di gereja harus dijaga ketat polisi lantaran teror bom yang bisa meledak kapan saja?

Tidak berhenti sampai di situ, masih banyak peristiwa yang kerap mengusik toleransi beragama. Contoh lain yang masih menjadi problematika hingga saat ini yaitu masalah status agama pribumi atau yang lebih dikenal dengan predikat “kepercayaan” (orang-orangnya disebut penganut kepercayaan). Bagaimana mungkin kepercayaan pribumi yang lebih dahulu bercokol di Indonesia sengsara di negeri sendiri? Alhasil, para penganut kepercayaan terpinggirkan dan hak-hak mereka sebagai warga negara terampas. Sebab, kepercayaan mereka tidak diakui. Selain itu, kepercayaan mereka bukan bernama “agama”. Lalu dipaksalah mereka menjadi sosok-sosok hipokrit: untuk mendapatkan hak yang sama dengan warga yang “beragama”, kolom agama pada KTP mereka terpaksa diisi dengan salah satu agama resmi di Indonesia. Pilih Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, atau Konghucu? Kalau tidak memilih, mereka dicurigai berafiliasi dengan partai komunis yang terlarang. Bukankah ini semacam kemunafikan yang dipilih secara sadar lantaran aturan yang tidak memihak?

Masih adakah orang-orang yang anti sila pertama? Tentu saja masih banyak. Namun, yang paling menggelikan dari semua tragedi kemanusiaan adalah tragedi kemanusiaan yang berlabel agama. Bagi penulis, tragedi kemanusiaan yang paling nista adalah kekerasan yang mengatasnamakan Tuhan, seolah-olah Dia adalah Tuhan buas (meminjam istilah Goenawan Mohamad) yang tak kenal kasih dan haus darah. Padahal (penulis sepakat dengan Ben Okri), agama turun untuk menyapa manusia yang lemah, yang terpinggirkan, bukan justru menyeret mereka ke dalam jurang yang lebih kelam. Lantas, bukankah kita selayaknya melindungi mereka yang minoritas bila masih ingin dikatakan pancasilais?

Fenomena tersebut sekaligus mematahkan anggapan bahwa orang-orang Indonesia memiliki sikap “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Sebab segala radikalisme, ekstremisme, fanatisme, barbarian, anarkisme, fandalisme, dan apa pun namanya tidak lain hanyalah perwujudan dari perilaku tidak beradab. Masihkah Indonesia memiliki cita-cita mewujudkan masyarakat madani—sebagaimana civil society yang digaungkan Samuel P. Huntington—di tengah-tengah masyarakatnya yang luntur adab?

Lebih lanjut lagi kita akan terperangah pada kenyataan pahit bahwa daerah-daerah di Indonesia ingin melepaskan diri dari kedaulatan RI. Beberapa daerah di Indonesia terjadi semacam pergerakan sparatis. Mengapa ini terjadi? Lagi-lagi jawabannya adalah ketidakadilan. Freeport menjadi salah satu kasus paling legendaris betapa negara telah mengabaikan hak-hak rakyatnya yang miskin papa sehingga mereka memilih untuk berdiri sendiri. Kasus yang masih hangat yakni warga perbatasan ternyata lebih nyaman bersama Malaysia ketimbang negaranya sendiri. Masih relevankah sila “Persatuan Indonesia” ketika runtutan pergerakan sparatis (GAM, Ambon, Papua) tetap beranak-pinak di Indonesia? Akankah kita mengulang kembali dosa yang dahulu pernah kita lakukan pada Timor Timur?

Pertanyaan yang paling fundamental, masih bersikap butakah pemerintah melihat semua ini? Masih mau berlaga pilon-kah pemerintah memperhatikan penduduknya yang tidak lagi memegang Pancasila sebagai pedoman hidupnya? Sebab semuanya bermuara dari minimnya keadalian. Jangankan rakyatnya, pemerintahnya saja kini menjadi oknum-oknum cuek bebek yang hanya mementingkan perutnya sendiri. Mau dibawa ke mana bangsa ini? Bila pemerintahnya seperti itu, secara otomatis rakyatnya sangat sulit diharapkan karena terkadang segala persoalan bermuasal dari perut yang lapar.

Korupsi merebak dan tidak dapat dibendung. Suap-menyuap menjamur dari bawah hingga atas. Dari pegawai biasa sampai kehakiman (sungguh ajaib hukum bisa ditawar dengan uang). Bila hakim sudah tidak dapat dipercaya, siapa lagikah yang mesti dipercayai? Maka, jangan heran bila rakyat Indonesia memilih golput ketika musim pemilu tiba. Memilih atau tidak, hal ini tidak berpengaruh bagi mereka. Yang ada hanya perasaan penyesalan karena telah salah memilih pemimpin. Jangan heran pula bila masyarakat Indonesia mengidap semacam gejala psikopatologi subversif: mereka yang memilih pemimpin dan mereka pula yang menggulingkannya ketika mereka pikir sang pemimpin tidak sesuai dengan apa yang mereka idamkan. Begitulah seterusnya, hal ini akan menjadi penyakit obsesif kompulsif massal yang membawa Indonesia pada lingkaran setan kepemimpinan.

Akhirnya kita dapat mengakui bahwa sila keempat Pancasila yang berbicara tentang kepemimpinan demokrasi khas Indonesia (permusyawaratan) tidak terterapkan karena tampuk kepemimipinan dipegang oleh orang-orang yang tidak pancasilais. Hal ini berpengaruh terhadap terimplementasikannya sila kelima, yaitu keadilan yang merata. Masalahnya, bila pemimpinnya sudah tidak dapat memegang amanat sila keempat, tentu tidak mungkin keadilan yang merata dapat terwujud.

Rieke Diah Pitaloka mengatakan bahwa nasionalisme rakyat Indonesia hanya sebatas nasionalisme permainan. Artinya, rasa nasionalisme mereka terbakar ketika tim sepak bola Indonesia bertanding melawan negara lain. Itu berarti bahwa nasionalisme rakyat Indonesia hanya pada permukaan saja, bukan nasionalisme yang esensial. Bagi penulis, salah satu nasionalisme yang esensial yaitu menerapkan Pancasila sebagai sikap hidup sehari-hari karena Pancasila merupakan cermin dari kepribadian kita. Sebenarnya, tanpa menghafal sila-sila Pancasila pun kita telah memiliki pribadi yang pancasilais karena hal ini memang pribadi dasar kita asalkan kita tidak membohongi nurani kita.

Perkara Pernikahan Lintas Agama dalam Perspektif Islam


Oleh Royyan Julian

 

Pengharaman nikah lintas agama didasarkan atas tafsir teks-teks suci (baca: Al-Quran dan Hadits) secara tekstual dan literal. Penafsiran teks-teks suci yang mengatakan bahwa menikah lintas agama haram hanya segelintir kelompok saja. Dengan kata lain, hal ini hanya persoalan interpretasi. Tergantung seberapa besar argumentasi yang disampaikan.

Menurut Siti Musdah Mulia (Baso [ed.], 2005), prinsip pernikahan dalam Islam antara lain, monogami, cinta kasih (mawaddah warahmah), saling melengkapi dan melindungi, pergaulan sopan santun (muasyarah bil makruf), dan kebebasan memilih jodoh bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak melanggar ketentuan syariat. Pernikahan lintas agama diharamkan oleh Islam dilandaskan pada Al-Quran surat Al-Baqarah:221 yang melarang menikahi perempuan musyrik. Dalam surat yang lain Al-Quran, yakni Al-Maidah:5 menghalalkan menikahi perempuan ahli kitab (Yahudi dan Kristen). Dalam interpretasi teks, jumhur ulama mengatakan bahwa perempuan muslim dilarang menikahi laki-laki ahli kitab.

Maka, sebagai perlawanan dari pendapat di atas yang mengutip teks-teks syar’i, salah satu argumen yang dapat dikemukakan adalah memertanyakan kembali status ahli kitab tersebut. Para ulama yang tidak sepakat dengan pernikahan lintas agama berpendapat bahwa perempuan ahli kitab yang dimaksud adalah ahli kitab yang belum mengalami pemalsuan doktrin hingga menjadikan mereka “musyrik”.

Dalam hal ini, kelompok yang membolehkan pernikahan lintas agama berpendapat bahwa ahli kitab yang dimaksud tidak melihat apakah masih murni atau telah mengalami pemalsuan. Sebagaimana pendapat Wahbah Al Zuhaili (dalam Baso [ed.], 2005), “yang terkuat adalah pendapat mayoritas ulama yang membolehkannya tanpa syarat, karena teks Al-Quran itu begitu jelas tanpa syarat.”

Pendapat yang mengatakan bahwa laki-laki nonmuslim tidak boleh menikahi perempuan muslim juga dapat terpatahkan oleh prinsip fikih yang berbunyi, tidak adanya dalil adalah sebuah dalil (‘adamud dalil huwa al dalil).

Surah Al-Baqarah:221 yang melarang menikahi perempuan-perempuan musyrik, Rasyi Ridha (dalam Baso [ed.], 2005) menafsirkan bahwa perempuan musyrik yang dimaksud adalah perempuan musyrik jahiliah Quraisy. Lebih jauh Nurcholis Madjid (dalam Bashori, 2004) berpendapat bahwa pernikahan lintas agama dalam konteks zaman Nabi dilarang, karena pada saat itu Islam sedang memerbanyak umat, sehingga diharapkan agar umat muslim pada saat itu menikah dengan pasangan yang seiman. Namun, dalam konteks saat ini, umat muslim sudah menjadi sepertiga umat di dunia sehingga umat Islam tidak perlu lagi mencari pengikut. Dengan demikian, larangan umat muslim menikah dengan nonmuslim sudah tidak relevan lagi sesuai dengan etos zaman yang telah berubah.

Siti Musdah Mulia dan rekan-rekannya di Departemen Agama menyusun Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) untuk menandingi Kompilasi Hukum Islam yang telah menjadi acuan undang-undang pernikahan di Indonesia yang melarang pernikahan lintas agama. Dalam CLD KHI pasal 5 berbunyi, (1) Perkawinan orang Islam dengan bukan Islam dibolehkan, (2) Perkawinan orang Islam dilakukan berdasarkan prinsip saling menghargai dan menjunjung tinggi hak kebebasan menjalankan ajaran agama dan keyakinan masing-masing, (3) sebelum perkawinan dilangsungkan, pemerintah berkewajiban memberi penjelasan kepada kedua calon suami atau istri mengenai perkawinan orang Islam dengan bukan Islam sehingga masing-masing menyadari segala kemungkinan yang akan terjadi akibat perkawinan tersebut.

Menyikapi Fakta Homoseksual


Oleh Royyan Julian

            Apa yang Anda rasakan ketika mendengar kata ‘homoseksual’? Barangkali Anda akan merasa benci dan jijik mendegarnya. Barangkali Anda juga akan berkata, “Bagaimana mungkin dia bisa menyukai sesama jenis?” Lantas, Anda akan berkata bahwa ia melanggar kodrat yang diturunkan langit kepadanya. Anda akan mengatakan bahwa dia yang homoseksual tidak pantas menginjakkan kakinya di bumi ini. Para homoseksual harus dikucilkan.

Sebenarnya, bila kita mengetahui fakta di balik homoseksual, barangkali pikiran kita akan berubah, bagaimana seharusnya memandang kaum homoseksual. Menjadi homoseksual bukanlah pilihan seseorang, tetapi merupakan bawaan sejak lahir. Fakta kedokteran menunjukkan bahwa laki-laki homo adalah laki-laki yang kekurangan hormon testosteron dan kelebihan hormon estrogen, sehingga sifat cinta sesama lelaki mendominasi libidonya. Begitu pula dengan perempuan lesbian. Dengan kata lain, homoseksual bukan muncul ketika ia berjumpa dan terpengaruh lingkungan sosialnya, tetapi dapat dikatakan bahwa homoseksual adalah cacat bawaan. Ia tak ubahnya seperti anak autis, idiot, atau anak bibir sumbing. Jadi, bila kita menghina kaum homoseksual, sama halnya dengan kita menghina anak yang lahir tanpa kaki.

Ketika masyarakat menghujat para kaum homoseksual lantaran dianggap perbuatan yang keji, tentu saja hal ini terjadi lantaran pola pikir kita selama ini lebih terorientasi pada nilai heterosentris. Artinya, kita memandang bahwa suatu pasangan dapat dikatakan wajar apabila antar individu dalam satu pasangan itu memiliki perbedaan seks. Yang satu harus laki-laki dan yang lain harus perempuan. Pola pikir yang sudah membudaya dalam masyarakat kita tidak menganggap lumrah bila suatu pasangan adalah sesama jenis. Maka tidak heran kalau masyarakat kita selama ini menganggap tabu bila ada pasangan sejenis.

Untuk lebih meyakinkan, mari kita—sebagai orang yang berorientasi heteroseksual—berpikir sejenak. Pikirkanlah bahwa Anda mencintai sesama jenis Anda! Bagaimana? Susah, bukan? Bila memang susah, tentu tidak mungkin ada seseorang yang pada mulanya normal, lalu ia memilih jalan homoseksual sebagai alternatif gaya hidupnya, karena memang sangat susah mencintai sesama jenis bagi orang-orang yang normal. Bukti semacam ini semakin memerkuat bahwa homoseksual bukan pilihan hidup, tetapi bawaan sejak lahir.

Sebagai bangsa demokratis, tidak semestinya negara kita bertindak diskriminatif terhadap para minoritas kaum homoseksual. Bila undang-undang memerbolehkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, maka selayaknyalah negara melegitimasi pernikahan sejenis. Bila tidak, negara bisa dikatakan memarginalkan orang-orang cacat. Untuk itu, cara menyikapi kaum homoseksual adalah dengan kacamata arif dan membuang egoisme kita sebagai manusia normal (heteroseksual). Tuhan menciptakan manusia dengan sempurna. Tidak mungkin Ia mengutuk makhluk yang telah diciptakan-Nya sendiri.

Revitalisasi Sadar Pluralitas

 

Oleh Royyan Julian

            Benar apa yang dikatakan saudari Islamiyah dalam tulisannya yang berjudul Fenomena Keagamaan di Tengah Pluralitas Bangsa dalam Tabloid on Line bahwa sila pertama Pancasila menandakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan. Meskipun sejauh ini sila tersebut telah dianggap mampu mewadahi keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia, namun menurut penulis, ini masih belum cukup. Bila kita cermati lebih dalam lagi, maka kita akan menemukan bahwa sila pertama tidak bisa melindungi pluralitas seratus persen. Buktinya, agama yang boleh dianut oleh masyarakat Indonesia hanya beberapa saja. Tentu hal ini menunjukkan bahwa sila pertama tidak bisa berbicara apa adanya, karena telah dikunci mati oleh konstitusi. Sangat aneh bila sebuah konstitusi bisa membungkam landasan meterialnya sendiri. Bila Pancasila ingin dikatakan sebagai sebuah ideologi yang mampu mewadahi kenyataan pluralitas, maka sila pertama harus bermurah hati mengizinkan masyarakat Indonesia memeluk agama selain agama yang telah ditentukan oleh undang-undang. Bahkan, bila pancasila memang ingin dikatakan sebagai ideologi pluralis, maka Pancasila juga harus menerima orang-orang yang tidak beragama (fideis) dan tidak bertuhan (atheis). Jangan gara-gara trauma pada peristiwa G30S/PKI, lantas Pancasila kehilangan komitmennya untuk memayungi orang-orang yang berbeda (atheis). Bukankah zaman semakin berkembang? Bukankah Pancasila adalah ideologi terbuka? Jadi, apakah benar seratus persen apa yang dikatakan saudari Islamiyah dalam tulisannya bahwa Pancasila dengan segala ajarannya lahir untuk menjadi pilihan terbaik bagi kehidupan masyarakat di tengah pluralitas?

Berbicara masalah pluralitas bangsa, maka di dalamnya juga ada pluralitas agama. Tidak bisa dipungkiri bahwa Islam adalah agama yang paling banyak penganutnya di Indonesia. Penulis setuju dengan apa yang dikatakan saudari Islamiyah bahwa di dalam tubuh Islam itu sendiri terdapat banyak warna dan itu tidak perlu dipermasalahkan, karena bila hal itu dipermasalahkan, maka ujung-ujungnya hanya akan menimbulkan truth claim yang menganggap bahwa Islamnyalah yang benar, sedangkan Islam yang lain bid’ah, bahkan kafir. Tidak ubahnya seperti agama-agama lain yang juga dianggap kafir. Dari sikap inilah, maka pada akhirnya akan memicu konflik. Agama yang pada awalnya hadir untuk menciptakan kedamaian, lalu menjelma menjadi malapetaka yang justru berlawanan dengan watak agama itu sendiri.

Di negara ini, kita telah dihadapi oleh kasus-kasus yang mencoreng-moreng agama dari citranya yang hadir sebagai pembawa ketenteraman. Kita telah mengalami serentetan peristiwa wajah legam agama yang datang membawa konflik kemanusiaan. Kasus pengrusakan mesjid jamaah Ahmadiyah, bom Bali, dan tragedi monas menunjukkan bahwa aksi-aksi radikal itu dilakukan atas nama agama (Islam). Saudari Islamiyah menulis, ”Mungkin banyak yang lupa bahwa Indonesia bukan Arab dan juga bukan negara Islam.” Intinya, kita tidak bisa memaksakan kehendak dan iman kita kepada orang lain. Kita harus bisa menerima kenyataan bahwa Indonesia plural dan Islam warna-warni. Penulis pernah mengalami pengalaman pahit tentang toleransi pada saat masih SMA. Saat itu, penulis menulis sebuah tulisan di majalah sekolah tentang Ahmadiyah. Bagaimana penulis saat itu mengemukakan bahwa Ahmadiyah layak berkembang di Indonesia karena tidak bertentangan dengan undang-undang. Setelah majalah itu beredar, sekolah menerima berbagai protes dari lembaga-lembaga Islam seperti HTI, MUI, FPI, bahkan juga institusi pemerintahan seperti Dinas P & K dan Departemen Agama, karena tulisan itu dinilai telah melecehkan agama. Tidak tanggung-tanggung, penulis dicurigai sebagai antek-antek Jaringan Islam Liberal. Kasus semacam ini menunjukkan bahwa umat Islam masih belum bisa menerima fakta pluralitas di tubuh Islam itu sendiri.

Sekali lagi penulis setuju dengan saudari Islamiyah bahwa kita bukan hidup pada zaman Rasulullah. Biarlah Islam versi Rasulullah hidup pada zamannya dan Islam sekarang berjalan dan berkembang sesuai konteks. Kita perlu mereinterpretasi kembali ajaran Islam agar relevan sesuai zaman, karena sejatinya Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Bila ajaran Islam masih ditafsirkan secara literal dan tekstual, maka Islam hanya akan menjadi monomen yang tidak boleh diotak-atik, sehingga melahirkan pemeluk yang konservatif, fundamentalis, eksklusif, ekstrimis, dan ortodoks. Dan pada akhirnya, kaum-kaum seperti inilah yang sering menimbulkan konflik gara-gara tidak dapat menerima perbedaan baju luar. Jelas sekali bahwa kaum-kaum seperti ini juga menjadi salah satu faktor yang dapat mengancam keutuhan bangsa.

Cara terbaik yang bisa kita lakukan saat ini adalah merevitalisasi toleransi kita terhadap kenyataan pluralitas. Emha Ainun Najib mengajak kita pentingnya dialog antar umat beragama untuk meminimalisasi atau bahkan menghilangkan keegoisan sikap beragama kita. Dialog di sini bukan memperdebatkan hal-hal musykil seperti kapan Yesus menjadi Tuhan. Justru itu akan memicu permusuhan. Tetapi dialog di sini lebih menekankan pada sikap kebersamaan, misalnya gotong-royong membersihkan parit. Berangkat dari sesuatu yang sederhana seperti inilah yang bisa menjadikan kita sadar bahwa beragam adalah sebuah keniscayaan.

Ritual Kurban, Tradisi Semua Agama


Oleh Royyan Julian

 

 

Bilamana kita tahu bahwa kurban adalah tradisi yang dilaksanakan oleh umat muslim setiap hari raya Idul Adha, maka penulis menepis pendapat tersebut dengan bertolak dari tradisi-tadisi selain Islam. Dengan kata lain, sebenarnya tradisi kurban bukan hanya ritus yang hanya ditunaikan oleh pengikut Muhammad saja, melainkan menjadi ritual yang dilaksanakan oleh agama-agama lain. Oleh karena itu, jangan heran bila kita (sebagai umat muslim) menemui ibadah serupa pada tradisi-tadisi selain Islam.

Kurban, sebagaimana ibadah seperti puasa dan haji (ziarah) adalah ibadah universal yang bisa kita jumpai dalam beberapa ajaran agama. Sejarah kurban yang dilaksanakan oleh umat Islam, tidak terlepas dari hikayat biblikal yanga meriwayatkan pengorbanan Ibrahim terhadap putranya atas perintah Allah Yang Maha Esa. Muhammad, sebagai rasul umat Islam mewajibakan kurban kepada pengikutnya yang telah mampu berkurban. Muhammad sangat mengecam umatnya yang telah mampu berkurban, tapi enggan menunaikannya. Hal ini tergambar jelas dalam sabdanya. Dalam hadist lain, Muhammad bersabda, “Barang siapa yang sudah mampu dan mempunyai kesanggupan tapi tidak berkurban, maka dia jangan dekat-dekat ke musallaku”. Dalam kitab umat Islam paling otoritatif pun (baca: Al-Quran), pemeluk agama Muhammad diwajibkan menunaikan ibadah kurban setelah ia mendirikan kewajiban paling vital, yaitu salat. Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadanya nikmat yang banyak. Maka dirikanlah salat kerana Tuhanmu, dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus (Al-Kautsar: 1-3).

Dengan dasar yang sama, kedua agama serumpun Islam, yakni agama semitis Kristen dan Yahudi juga mewajibkan kurban. Hal ini bisa ditarik dalam satu benang merah, yaitu sejarah kurban itu sendiri yang berakar dari peristiwa yang dialami oleh Bapa Ibrahim/Abraham yang telah rela berkorban putranya, Ismail (dalam Islam) dan Ishak/Isak (dalam Bibel). Dalam kisah ini, Tuhan ingin menguji apakah hambanya, Ibrahim benar-benar mencintainya atau tidak. Maka Tuhan mengujinya dengan memerintahnya untuk mengorbankan putra tunggalnya dengan menyembelihnya. Tanpa ragu, Ibrahim memenuhi titah Tuhannya. Dengan rela ia korbankan anak satu-satunya itu. Sebelum peristiwa berdarah itu dilaksanakan, Tuhan mengutus malaikatnya untuk menggantikan kurban itu dengan seekor domba.

Oleh karena itu, tiga rumpun agama semitis ini percaya bahwa berkurban adalah ibadah yang niscaya. Ketulusan Ibrahim mengorbankan putra satu-satunya bukan hanya menjadi pesan moral bagi mereka, melainkan juga menjadi bagian ibadah yang mesti dilaksanakan. Bahkan, dalam doktrin Kristen, Tuhan juga mengorbakan putra satu-satu, Yesus Kristus sang penebus dosa manusia. Sebegitu pentingnya ritual kurban sehingga ibadah yang satu ini diwariskankan turun-temurun, mulai dari manusia pertama, Adam yang dilakukan oleh kedua putranya, Habil (Abel) dan Kabil (Kain). Habil si peternak memersembahkan ternak terbaiknya kepada Tuhan dan Kain si petani menghaturkan panennya kepada Tuhan. Sembahan Habil diterima karena ia dengan tulus memersembahkan ternak terbaiknya daripada Kain yang memersembahkan hasil panennya yang busuk. Di sini kita mendapat pesan bahwa ketulusan adalah syarat utama dari sebuah pengorbanan.

Dalam Hindu, kurban (akrab dengan istilah persembahan) bukanlah ritual yang asing. Ajaran Hindu membagi kurban menjadi lima macam. Pertama, dewa yadnya yaitu kurban yang dipersebahkan kepada Tuhan. Kedua, butha yadnya, yaitu kurban yang ditujukan kepada raksasa, jin, dan lain sebagainya bukan untuk disembah, tetapi untuk menjaga keharmonisan alam semesta. Ketiga, pitra yadnya, yaitu kurban yang ditujukan kepada para leluhur agar mereka tenang hidup di alam sana (kurban ini mirip dengan upaca tahlilan kaum nahdliyin Indonesia). Keempat, rsi yadnya yaitu kurban yang ditujukan kepada para orang suci sebagai terda penghormatan. Kelima, manusia yadnya yaitu kurban yang ditujukan kepada diri sendiri untuk memeroleh kesempurnaan dalam hidup.

Meskipun Budha menentang kurban binatang, tetapi sebenarnya kurban yang dilarang sang Budha adalah kurban yang mengeksploitasi binatang. Hampir semua agama di dunia menghendaki agar pemeluknya berkurban. Berkurban di sini bukan berarti bahwa Tuhan butuh belas kasih manusia, tetapi sebaliknya, kurban adalah tanda syukur hamba kepada Tuhannya yang selama ini telah mengaruniakan berbagai nikmat yang tak terhitung banyaknya. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Kautsar dan beberapa ayat dalam Bibel, “Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah” (Mazmur 50:14).

Lebih dari itu, kurban bukan hanya memiliki nilai kesalehan spiritual (vertikal), tetapi memiliki nilai kesalehan sosial (horisontal). Kurban bukan hanya bentuk penyerahan diri kepada Sang Pencipta, tetapi bentuk kepedulian antar manusia. Di dalam ibadah kurban, kita dituntut untuk membagikan kurban kita kepada orang-orang muskin papa, karena sejatinya yang membutuhkan uluran tangan kita adalah mereka, bukan Tuhan yang mewajibkan kurban. Tuhan Yang Maha Kasih memberi teladan kepada makhluknya untuk berkurban demi kebaikan sesama. Tirulah Allah, sebagai anak yang dikasihi dan hidup dalam kasih kehidupan, sebagaimana Kristus mengasihi kita dan menyerahkan dirinya sendiri sebagai ganti kita menjadi persembahan dan korban kepada Allah (Efesus 5: 1).

Kurban, sebagai ritual universal dibutuhkan oleh bangsa kita yang sedang mengalami keterpurukan multidimensional. Dalam hal ini, tampaknya masyarakat kita mengalami krisis kurban yang disebabkan oleh ketidakpekaan dan sikap egoisme yang mengakar pada diri kita. Yang paling tampak adalah sikap pemimpin-pemimpin kita yang apatis dan masa bodoh terhadap apa yang terjadi di sekitar mereka. Perilaku  semacam ini bisa dikatakan sebagai sikap berpaling dari agama. Sebab, sebagai golongan orang yang mampu, mereka enggan berkurban untuk rakyatnya yang menjadi tanggung jawabnya. Fenomena semacam ini sebelumnya telah diingatkan oleh Muhammad dalam sabdanya, “Kenapa kamu beribadah kepada Allah begitu tekun, tapi kenapa kamu tidak mau berkurban padahal kamu memiliki harta yang berlebihan?”

Sebenarnya, ritual kurban bukan sekedar menyembelih hewan yang telah ditentukan. Kurban dalam pengertian yang lebih hakiki yaitu bersedia mengulurkan tangan bagi mereka yang membutuhkan. Kurban dalam pengertian inilah yang dibutuhkan oleh bangsa kita yang sekarat. Celakanya, pemimpin kita hanya memahami kurban secara harfiahnaya saja, yakni sebatas membagikan daging binatang. Alhasil, mereka tidak menemukan makna esensial kurban, yakni sikap tulus untuk untuk menolong sesama. Akibatnya, setelah upacara kurban selesai, maka selesai pulalah kewajiban mereka untuk menunaikan tugas agama.

Refleksi kita sebagai bangsa multiagama menghendaki agar seluruh umat beragama bersatu padu berkurban secara esensial (bukan lahiriah, yaitu kurban binatang) untuk mengentaskan permasalahan bangsa kita yang datang secara beruntun, mulai dari masalah ke miskinan hingga masalah bencana alam. Sudah saatnya pemimpin dan masyarakat melepaskan ego yang selama ini telah menutupi mata hati kita. Sekali lagi, permasalah bangsa ini tidak cukup diselesaikan dengan ritual kurban umat muslim yang hanya dilakukan setahun sekali saja. Namun, masalah ini perlu dituntaskan dengan menjalin hubungan harmonis antar umat beragama yang memiliki persamaan visi dalam ritual kurban, yakni menciptakan umat yang sejahtera.