Pembangunan MulTiHo Sebagai Upaya Peninjauan Kembali Kebijakan Pemerintah Terkait Pembebasan Narapidana

Pembangunan MulTiHo Sebagai Upaya Peninjauan Kembali Kebijakan Pemerintah Terkait Pembebasan Narapidana

Oleh: Nadiatus Silvi



Asal Mula Peningkatan Kriminalitas

Virus Corona atau Covid 19 yang berasal dari daratan China sedang melanda dunia di awal tahun 2020. Menurut World Health Organization, Virus corona adalah virus yang menyebabkan flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti sindrom pernapasan timur tengah (MERS-CoV) dan Sindrom pernafasan akut parah (SARS- CoV). Bahkan ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Wabah Covid-19 dinyatakan sebagai darurat kesehatan masyarakat dan menjadi perhatian dunia terutama Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Berdasarkan data dari Worldometers, hingga Sabtu, 18 April 2020 sudah ada 2.250.119 kasus di dunia. Dari kasus-kasus tersebut, terjadi 154.241 kematian dengan 571.577 pasien sembuh. Jumlah sebaran kasus paling banyak secara akumulatif di Amerika Serikat yaitu 37.154 kematian. Spanyol menjadi negara kedua dengan jumlah total kasus infeksi virus corona terbesar. Sedangkan di Indonesia terdapat 6.248 kasus. Dari jumlah kasus yang tercatat, 631 pasien telah dinyatakan sembuh dan 535 orang dinyatakan meninggal dunia.

Sebagai antisipasi penambahan jumlah orang positif corona, pemerintah mengeluarkan pasal 212 KUHP tentang larangan untuk berkerumun di keramaian. Dengan rujukan pasal tersebut, 30.000 narapidana juga ikut dibebaskan sesuai Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Selain alasan kelebihan orang atau overload di sel tahanan adalah mengurangi orang yang terinfeksi virus covid-19. Sehingga negara akan menghemat dana 260 Milyar yang tadinya untuk pembiayaan hidup WBP atau Warga Binaan Pemasyarakatan. Perlu diketahui, biaya WBP dalam harian adalah 32.000 per orang untuk makan, minum, pembinaan, dan lain sebagainya terhitung sejak Bulan April hingga Desember.

Akan tetapi, akhir-akhir ini banyak bermunculan kasus kejahatan yang diakibatkan oleh residivis curanmor dan perampokan. Selain itu, dengan adanya himbauan social distance berdampak ke masyarakat yang mencari upah secara harian. Misalnya ojek online, buruh pabrik, pekerja warung, dan masih banyak lainnya. Mereka hampir tidak mendapatkan uang untuk keperluan sehari-hari. Hal lain yang melatar belakangi timbulnya kriminalitas yaitu kondisi ekonomi masyarakat semakin melemah sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Dengan demikian, peristiwa tersebut berakibat timbulnya keinginan untuk melakukan kejahatan seperti mencuri dan tindak kriminal lainnya yang sangat meresahkan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis ingin mengurangi risiko kriminalitas yang terjadi pada Indonesia di tengah wabah Covid-19 ini dengan peninjauan kembali peraturan yang telah dibuat. Keputusan Menteri tentang pembebasan narapidana seharusnya dihapuskan agar tidak menambah peningkatan jumlah kasus kriminalitas di Indonesia. Salah satu solusi yang diajukan penulis adalah dengan membangun MulTiHo yang ditujukan untuk pelanggar pasal KUHP 212. Dengan bertambahnya MulTiHo di berbagai daerah dapat mengurangi kelebihan di tahanan yang sudah ada dengan pemindahan narapidana ke tempat ini. Selain itu, masih banyak keuntungan yang diperoleh akan dibahas lebih lanjut. Harapannya, MulTiHo dapat diterima masyarakat dan kasus kriminalitas yang semakin bertambah di masyarakat dapat berkurang.


Mengulik Lebih Jauh Tentang MulTiHo

MulTiHo merupakan kepanjangan dari Multifunctional Detention House atau bisa disebut dengan Sel Tahanan Multifungsi. Maksud dari multifungsi sendiri yaitu bangunan ini akan digunakan untuk tahanan lama, tahanan khusus pelanggar KUHP 212, dan Orang Dalam Pengawasan atau ODP. Sebagai tahanan lama maksudnya apabila di tahanan asal sudah overload atau kelebihan penghuni akan dipindahkan ke MulTiHo. Sebagai tahanan khusus pelanggar KUHP ditujukan untuk pelanggar pasal 212 KUHP Tentang larangan untuk berkumpul di keramaian. Sedangkan untuk ODP nantinya dimanfaatkan untuk isolasi mandiri apabila pemerintah kekurangaan tempat. Dengan ketentuan ruangan untuk narapidana dan ODP akan dibedakan sehingga Rumah Tahanan ini memiliki banyak fungsi.

Bangunan tersebut dapat dibangun di 34 provinsi di Indonesia. Pembangunan sel akan mendapat bantuan dari Rakyat Indonesia sendiri yang bisa disumbangkan secara online melalui kitabisa.com. Hal ini dimaksudkan agar dana negara tidak terlalu membengkak hanya untuk pembangunan sel tahanan yang baru. Sehingga dana negara nantinya akan difokuskan untuk tenaga medis dan untuk bantuan kartu prakerja. Ukuran tiap sel tahanan akan berukuran 15 x 5 meter persegi dengan kapasitas 5 orang untuk tahanan dan untuk isolasi mandiri tiap orang berukuran 2,5 x 2 meter persegi.

Penjelasan di atas merupakan gambaran dari pembangunan MulTiHo ke depannya. Pembangunan ini diharapkan dapat diterima masyarakat dan mendukung penuh program pembangunan MulTiHo sehingga keamanan masyarakat lebih terjamin dan kriminalitas yang terjadi semakin berkurang. Keunggulan yang dimiliki MulTiHo antara lain, kasus kriminalitas yang meningkat kemungkinan akan berkurang karena narapidana tidak dibebaskan, melainkan tetap berada di sel tahanan, tidak menggunakan tempat pertemuan lembaga daerah atau bangunan Sekolah Dasar yang tidak ada tempat untuk istirahat bagi ODP, dan dinilai dapat mengurangi paparan terinfeksi virus di sel tahanan karena berkurangnya penghuni sel tahanan akibat dibangunnya MulTiHo.


MulTiHo Mampu Mengurangi Jumlah Kriminalitas

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa peninjauan kembali kebijakan tentang pembebasan narapidana memang sangat diperlukan agar masyarakat Indonesia tidak semakin dirugikan. Mengingat hal tersebut, perlunya penambahan tempat bagi tahanan agar tidak terlalu berlebih serta menjaga agar virus corona tidak meluas di sel tahanan. Maka dalam upaya peninjauan kembali kebijakan, penulis memilih MulTiHo sebagai tempat tambahan untuk narapidana serta narapidana tidak dibebaskan demi terciptanya keamanan di masyarakat. Semua lapisan masyarakat hendaknya ikut mendukung program pembangunan MulTiHo agar berjalan sesuai rencana. Harapan dari adanya bangunan ini adalah berkurangnya kasus kriminalitas yang diakibatkan oleh residivis curanmor dan perampokan serta terciptanya masyarakat yang tertib, aman, dan damai.



Daftar Pustaka

TribunManado. 2020. Data Terkini Covid-19 Dunia, 18 April 2020: Hingga Kini AS Masih Catatkan Kasus Terbanyak di Dunia, pada https://manado.tribunnews.com/2020/04/18/data-terkini-covid-19-dunia-18-april-2020-hingga-kini-as-masih-catatkan-kasus-terbanyak-di-dunia (akses pada 18 April 2020)

Iswinarno, Chandra. 2020. Ancaman Pidana Berkerumun Saat Wabah Covid-19, ICJR: Penyesatan Informasi di https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://amp.suara.com/news/2020/03/26/090342/ancaman-pidana-berkerumun-saat-wabah-covid-19-icjr-penyesatan-informasi&ved=2ahUKEwipxYL9x_DoAhVH_XMBHTYNB3YQFjALegQIAxAB&usg=AOvVaw3PHceh_LWs_dWE_YzytG-0&ampcf=1&cshid=1587164499900 (akses pada 18 April 2020)

Whitworth, Jimmy, 2020. COVID-19: A Fast Evolving Pandemic, Trans R Soc Trop Med Hyg 2020; 00: 1–2. doi:10.1093/trstmh/traa025

Related posts

Leave a Comment