Perkara Pernikahan Lintas Agama dalam Perspektif Islam


Oleh Royyan Julian

 

Pengharaman nikah lintas agama didasarkan atas tafsir teks-teks suci (baca: Al-Quran dan Hadits) secara tekstual dan literal. Penafsiran teks-teks suci yang mengatakan bahwa menikah lintas agama haram hanya segelintir kelompok saja. Dengan kata lain, hal ini hanya persoalan interpretasi. Tergantung seberapa besar argumentasi yang disampaikan.

Menurut Siti Musdah Mulia (Baso [ed.], 2005), prinsip pernikahan dalam Islam antara lain, monogami, cinta kasih (mawaddah warahmah), saling melengkapi dan melindungi, pergaulan sopan santun (muasyarah bil makruf), dan kebebasan memilih jodoh bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak melanggar ketentuan syariat. Pernikahan lintas agama diharamkan oleh Islam dilandaskan pada Al-Quran surat Al-Baqarah:221 yang melarang menikahi perempuan musyrik. Dalam surat yang lain Al-Quran, yakni Al-Maidah:5 menghalalkan menikahi perempuan ahli kitab (Yahudi dan Kristen). Dalam interpretasi teks, jumhur ulama mengatakan bahwa perempuan muslim dilarang menikahi laki-laki ahli kitab.

Maka, sebagai perlawanan dari pendapat di atas yang mengutip teks-teks syar’i, salah satu argumen yang dapat dikemukakan adalah memertanyakan kembali status ahli kitab tersebut. Para ulama yang tidak sepakat dengan pernikahan lintas agama berpendapat bahwa perempuan ahli kitab yang dimaksud adalah ahli kitab yang belum mengalami pemalsuan doktrin hingga menjadikan mereka “musyrik”.

Dalam hal ini, kelompok yang membolehkan pernikahan lintas agama berpendapat bahwa ahli kitab yang dimaksud tidak melihat apakah masih murni atau telah mengalami pemalsuan. Sebagaimana pendapat Wahbah Al Zuhaili (dalam Baso [ed.], 2005), “yang terkuat adalah pendapat mayoritas ulama yang membolehkannya tanpa syarat, karena teks Al-Quran itu begitu jelas tanpa syarat.”

Pendapat yang mengatakan bahwa laki-laki nonmuslim tidak boleh menikahi perempuan muslim juga dapat terpatahkan oleh prinsip fikih yang berbunyi, tidak adanya dalil adalah sebuah dalil (‘adamud dalil huwa al dalil).

Surah Al-Baqarah:221 yang melarang menikahi perempuan-perempuan musyrik, Rasyi Ridha (dalam Baso [ed.], 2005) menafsirkan bahwa perempuan musyrik yang dimaksud adalah perempuan musyrik jahiliah Quraisy. Lebih jauh Nurcholis Madjid (dalam Bashori, 2004) berpendapat bahwa pernikahan lintas agama dalam konteks zaman Nabi dilarang, karena pada saat itu Islam sedang memerbanyak umat, sehingga diharapkan agar umat muslim pada saat itu menikah dengan pasangan yang seiman. Namun, dalam konteks saat ini, umat muslim sudah menjadi sepertiga umat di dunia sehingga umat Islam tidak perlu lagi mencari pengikut. Dengan demikian, larangan umat muslim menikah dengan nonmuslim sudah tidak relevan lagi sesuai dengan etos zaman yang telah berubah.

Siti Musdah Mulia dan rekan-rekannya di Departemen Agama menyusun Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) untuk menandingi Kompilasi Hukum Islam yang telah menjadi acuan undang-undang pernikahan di Indonesia yang melarang pernikahan lintas agama. Dalam CLD KHI pasal 5 berbunyi, (1) Perkawinan orang Islam dengan bukan Islam dibolehkan, (2) Perkawinan orang Islam dilakukan berdasarkan prinsip saling menghargai dan menjunjung tinggi hak kebebasan menjalankan ajaran agama dan keyakinan masing-masing, (3) sebelum perkawinan dilangsungkan, pemerintah berkewajiban memberi penjelasan kepada kedua calon suami atau istri mengenai perkawinan orang Islam dengan bukan Islam sehingga masing-masing menyadari segala kemungkinan yang akan terjadi akibat perkawinan tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *