Essay Inkubator – INKLUSI: Ketika Sistem Hanya sebagai Labelling

 

INKLUSI: Ketika Sistem Hanya sebagai Labelling

Oleh : Kholifatul Novita

           Dalam celah kehidupan pendidikan merupakan hal yang sangat sensitif ketika menjadi perbincangan. Pendidikan merupakan hal yang utama sebagai fondasi kuatnya suatu bangsa yang berkarakter. Hampir semua kalangan diwajibkan menikmati pendidikan entah  formal maupun non formal baik untuk siswa reguler maupun siswa dengan hambatan tertentu. Berbicara siswa reguler dan siswa dengan hambatan khusus, maka kita menyimpulkan bahwa mereka memiliki jalan yang berbeda. Siswa reguler dapat menempuh pendidikan dimana pun mereka berada, sedangkan siswa dengan hambatan khusus memiliki kecenderungan dengan pendidikan yang khusus pula.

            Pendidikan anak dengan hambatan khusus sudah mengalami berbagai bentuk perubahan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal tersebut jelas terlihat dari perubahan teknik mengajar, manajemen pengajarannya, paradigma maupun filosofi yang mendasarinya. Dimulai dari sistem segegrasi yang menyelengarakan pendidikan anak dengan membedakan setiap jenis hambatan, lalu sistem intergrasi atau sering disebut mainstreaming upaya sistem ini adalah untuk menerima anak dengan hambatan khusus dalam lingkungan sekolah umum hanya dengan anak dengan hambatan khusus tersebut dapat menyesuaikan dengan anak reguler dan dapat mengikuti kurikulum yang berlaku.

Memahami Inklusi

            Kaum fragmatis mungkin bosan dengan segala perdebatan tentangdefinisi, tetapi Pendidikan Inklusif memiliki bermacam-macam pemahaman dan interpretasi yang berimplikasi pada keberhasilan atau kegagalan dalam keberlangsungannya. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (Permendiknas No. 70 Tahun 2009 Ps 1). Dalam buku Tarmansyah, Hildegun Olsen mengutarakan bahwa pendidikan inklusi adalah sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisilainnya. Ini harus mencakup anak-anak penyandang cacat, berbakat. Anak-anakjalanan dan pekerja anak berasal dari populasi terpencil atau berpindah-pindah.Anak yang berasal dari populasi etnis minoritas, linguistik, atau budaya dan anak-anak dari area atau kelompok yang kurang beruntung atau termajinalisasi.Dari pendapat tersebut  dapat ditarik benang merah dan  satu kepastian bahwa sekolah inklusi merupakan pendidikan untuk semua (Education for all) dan dipandang sebagai pendidikan paling manusiawi dan sangat layak untuk dikembangkan.

            Kepedulian dan kesadaran masyarakat dunia untuk mewujudkan pendidikan yang humanis dan holistik serta dapat diakses oleh semua peserta didik ditandai dengan adanya: Deklarasi Hak asasi Manusia, 1948; Konvensi Hak Anak, 1989; Konverensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua, 1990; Persamaan Kesempatan bagi Orang Berkelainan, 1993; Pernyataan Salamanca tentang Pendidikan Inklusi, 1994. konvensi tersebut turut mempengaruhi kebijakan dan praktek pendidikan khususnya pendidikan luar biasa di berbagai negara termasuk Indonesia. Berbagai negara seperti Amerika dan Eropa tengah gencar-gencarnya menuju sistem inklusi ini. Begitupun Indonesia, hanya saja setiap negara memiliki cara dan strategi yang berbeda. Memang dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi tidak perlu seragam atau sama, suatu cara yang berhasil di suatu negara belum tentu sesuasi dengan negara lain, yang utama adalah persamaan pemahaman. Sekrang, yang menjadi pertanyaannya adalah sejauh mana kesiapan bangsa indonesia untuk mengimplementasikan pendidikan dengan sistem pendidikan inklusi? Inklusi dalam implementasinya bukanlah perkara mudah, di luar negeri kebanyakan negara yang lebih dulu mengagas sistem terdebut juga perlu menggali lebih dalam akan keberadaan inklusi. Pasti akan tetap muncul disetiap usaha untuk menjadi lebih baik. Begitupun dalam implementasi pendidikan inklusi.

Dilema : Aksesibel atau Ekslusivisme Baru

            Dilema yang mendarah daging pada sistem pendidikan nasional Indonesia salah satunya sistem pendidiakan inklusi ini adalah hambatan dari berbagai faktor. Dilema tersebut seperti (1) Sistem penerimaan siswa baru khususnya SMA menggunakan nilai ujian nasional sebagai kriteria penerimaan. (2) Penggunaan Label sekolah inklusi dan adanya PP. No.19 tahun 2005 tentang SNP pasal 41 (1) tentang keharusan untuk memeiliki tenaga kependidikan khusus bagi sekolah inklusi sebagai alasan penolakan masuknya anak berkelainan ke sekolah yang bersangkutan. Dengan demikian muncul berbagai issu bahwa gencarnya sistem inklusi ini bukanlah jawaban atas apa yang diinginkan karena pasalnya dalam realita belum sesuai dengan target, sehingga menimbulkan pemikiran bahwa “layakkah sekolah dengan labeling inklusi merupakan inklusi sesungguhnya, yang ramah disabilitas tanpa spasi?”.

            Ketidaklayakan sistem pendidikan inklusi di Indonesia di dasari berbagai faktor. Kurikulum misalnya, kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang ini belum mengakomodasi keberadaan anak-anak yang memiliki hambatan khusus secara teori bahwa inklusi dirumuskan sebagai suatu wadah untuk mengikuti arus anak dengan hambatan khusus agar menyesuaikan di lingkungan belajar tersebut namun berangkat dari hal terpenting dalam pembelajaran saja masih sulit untuk memberikan akses yang terbuka untuk anak dengan hambatan khusus. Secara tidak langsung membuktikan bahwa pemahaman akan keberadaan inklusi semata-mata hanya untuk memasukan anak dengan hambatan ke sekolah reguler tanpa upaya untuk mengakomodasi kebutuhan khususnya sehingga kondisi ini akan melemahkan self consep pada anak, mereka akan merasa terisolasi,tidak nyaman sehingga perlahan akan membunuh potensi dalam diri anak. Maka pantas di katakan bahwa sekolah dengan sistem inklusi namun tidak membuka pintu yang lebar untuk anak dengan hmabatan khusus adalah sistem ekslusif baru atau sama halnya sekolah tersebut hanya menggunakan “embel-embel” inklusi namun tidak berkomitmen untuk inklusi. Selain komitmen, akar permasalahan pendidikan inklusif ialah rendahnya kemampuan praktisi dan pemerintah. Praktisi kurang mampu menyelenggarakan pendidikan inklusif dan pemerintah kurang mampu dalam memonitor pendidikan inklusif.

            Monitoring dan evaluasi (monev) pendidikan inklusif merupakan hal penting mengingat hasil monev dapat dijadikan rujukan dalam membuat langkah-langkah strategis. Selain itu, hasil monev merupakan bahan untuk peninjauan kembali kebijakan di tingkat sekolah, perumusan model-model inklusif, penggiatan program pendampingan, pemberdayaan LPTK PLB sebagai pusat sumber dan dalam pendampingan, mengganti pola penataran pelatihan guru dari model ceramah kepada model lesson study atau minimal memasukkan lesson study sebagai bagian inti dari penataran-pelatihan guru, pembuatan buku-buku pedoman, serta menggalakkan program sosialisasi dan desiminasi. Komitmen dan kemampuan para praktisi dan pengambil keputusan harus diperbaiki untuk mengatasi masalah penyelengaraan pendidikan inklusif. Komitmen penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat ditingkatkan melalui upaya melibatkan stakeholder dalam setiap pengambilan keputusan, penegakan hukum, dan internalisasi nilai-nilai inklusif. Nilai-nilai inklusif misalnya; persamaan hak, pendidikan untuk semua, penghargaan, dll.

Sementara itu, kemampuan dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif dapat ditingkatkan melalui studi banding dan program pelatihan.. Misalnya studi banding ke propinsi Anhui, Cina. Pelatihannya perlu dilakukan di Indonesia agar lebih memahami kondisi nyata di Indonesia. Menurut Stubbs, Propinsi Anhui di Cina merupakan contoh yang baik untuk kebijakan pemerintah yang memfasilitasi inklusif. Anhui adalah satu propinsi yang miskin dengan penduduk 56 juta orang, dan untuk mencapai pendidikan untuk semua, mereka mengakui bahwa anak-anak penyandang cacat perlu diinklusikan. Program perintis pendidikan inklusif di Anhui mendorong terjadinya perubahan-perubahan: (1) anak belajar aktif; (2) terjalin kerjasama yang lebih erat dengan keluarga; (3) dipergunakan pendekatan seluruh sekolah dan dukungan belajar antar teman sebaya; (4) dukungan dari administrator dan masyarakat setempat melalui pembentukan komita; (5) pelatihan guru berbasis sekolah yang berkesinambungan; dan (6) pengintegrasian anak tunagrahita secara bertahap.

 

Daftar Pustaka  

Dika. 2010. Pendidikan Inklusi, (Online). Available at: http://dika96. wordpress.com/2010/11/29/pendidikan-inklusi/. Diakses pada tanggal 16 Februari 2017.

Efendi, Mohammad. 2016. Prespektif pendidikan Inklusi. UM: Malang.

Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Pernyataan Salamanca Tentang Prinsip,Kebujakan dan Praktek Dalam Pendidikan Khusus.

Sunaryo. 2009. Manajemen Pendidikan Inklusif. Makalah Jurusan PBL. Bandung: UPI.

Suyatno. 2012. Benang Kusut Pendidikan Indonesia, (Online). Available at: http://www.umm.ac.id/en/detail-4-benang-kusut-pendidikan-indonesia-opini-umm.html. Diakses 16 Februari 2017

Stubbs, Sue. 2002. Pendidikan Inklusif: Ketika Hanya Ada Sedikit Sumber. Terjemahan oleh Susi Septaviana R. 2002. Bandung: UPI.