KDRT dalam Perspektif Gender

 

Oleh Royyan Julian dan Elyda K. Rara

            Perkembangan kehidupan sosial sangat pesat dan kompetitif dan tidak pernah berhenti dari masa ke masa seiring canggihnya teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini. Keharmonisan dan kesejahteraan yang berkeadilan sosial menjadi tujuan (cita-cita) utama yang hendak dicapai dan didambakan oleh setiap anggota keluarga, warga masyarakat dan bangsa, apa pun jenis kelamin, tingkatan, status sosial yang disandangnya. Pencapaian tujuan tersebut sangat bergantung pada kesungguhan upaya dan peran yang dimainkan oleh setiap individu dan kelompok di dalam masyarakat.

Persoalan gender akhir-akhir ini sedang menjadi wacana publik yang hangat dibicarakan oleh banyak kalangan. Persoalan ini menyangkut tentang kemitraan dan keadilan peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang dalam sepanjang sejarah manusia telah dikonstruksi oleh adat, budaya, dan agama. Dalam hal peran, ini sering terjadi kekaburan dalam kehidupan sehari-hari antara ketimpangan peran kehidupan.

Persepsi masyarakat bahwa perempuan lebih rendah statusnya dari laki-laki ini dapat memicu munculnya diskriminasi jenis kelamin yang dapat menyebabkan perempuan berada pada subordinat dalam kehidupan, memiliki stereotype yang berbeda dengan laki-laki dan sering menjadi obyek kekerasan. Diskriminasi yang diterima perempuan hampir di semua lini kehidupan dan di semua belahan dunia, berakar pada budaya patriarki yang bercokol sangat kuat dan disosialisasikan secara turun-temurun, kemudian menjadi landasan praktik kehidupan di masyarakat.

Keluarga atau rumah tangga adalah sebuah wadah atau wahana yang berfungsi untuk menumbuhkan kasih sayang antarsesama manusia. Di rumah tangga inilah akan muncul generasi-generasi baru sehingga kelestarian umat manusia tetap terjaga. Namun, akan terjadi hal sebaliknya bilamana dalam sebuah rumah tangga terjadi kekerasan. Tentu saja hal seperti ini sangat bertolak belakang dengan salah satu fungsi dan tujuan dibangunnya sebuah rumah tangga, yaitu tempat berlindung.

Bentuk kejahatan seperti ini timbul karena dalam sebuah rumah tangga terdapat hubungan ketidaksetaraan. Jika di dalam sebuah rumah tangga sudah terjadi pemetakan-pemetakan, maka yang muncul hanyalah superioritas dan inferioritas. Yang satu akan menjadi penguasa penuh, sedangkan yang lain hanyalah pelengkap dalam rumah tangga, dan muncullah berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Yang pasti menjadi korbannya adalah perempuan.

Dalam kasus semacam ini, laki-laki menganggap bahwa sudah menjadi haknya mengontrol mitranya yang berada dalam hegemoni kekuasaannya. Istri dipukul karena dinilai tidak mampu atau menolak apa yang dikehendaki suaminya. Perempuan yang tidak terlalu bergantung pada suaminya mungkin tidak akan menerima perlakuan semacam ini walaupun laki-laki pengangguran bisa saja melampiaskan rasa keputusasaannya kepada perempuan.

Kekerasan seksual seringkali juga terjadi dalam rumah tangga dan korbannya lagi-lagi perempuan. Pelecehan seksual dalam keluarga misalnya si suami memaksa si istri untuk berhubungan intim padahal si istri tidak siap dan merasa dalam keadaan tidak sehat, baik secara fisik maupun mental. Hal ini tentu saja menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Lalu terjadilah kehamilan tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Bentuk kekerasan yang lain adalah kekerasan ekonomi, yakni si suami tidak memberikan nafkah hidup kepada si istri.

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena dalam rumah tangga itu tidak menerapkan prinsip-prinsip perkawinan. Zain mengungkapkanlimaprinsip perkawinan, antara lain:

  1. Kerelaan, bahwa melangsungkan sebuah perkawinan tidak boleh ada unsur paksaan, baik secara fisik maupun psikis dari pihak calon suami dan calon istri.
  2. Kesetaraan, bahwa sebuah perkawinan tidak boleh muncul diskriminasi dan subordinasi di antara pihak karena merasa mengambil sebuah kebijakan, yang akibatnya merugikan pihak lain.
  3. Keadilan, bahwa menjalin sebuah kehidupan rumah tangga diperlukan adanya kesepahaman bahwa antara suami dan istri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan setara.
  4. Kemaslahatan, bahwa dalam menjalankan sebuah perkawinan yang dituntut adalah bagaimana mewujudkan sebuah kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, yang dapat membawa implikasi positif di lingkungan masyarakat yang lebih luas.
  5. Pluralisme, bahwa perkawinan dapat dilangsungkan tanpa adanya perbedaan status sosial, budaya, dan agama, selama hal itu dapat mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia, sejahtera, dan aman baik lahir maupun batin.
  6. Demokratis, bahwa sebuah perkawinan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi-fungsinya, apabila pihak-pihak memahami dengan baik hak dan kewajibannya dalam keluarga.

Poligami merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan. Mayoritas poligami menjadi semacam eksploitasi terhadap perempuan. Maka, poligami tak ubahnya sebagai pelacuran yang dilegalkan. Dalam tradisi poligami kebanyakan, perempuan akan mengalami gangguan psikologis karena ketidakadilan suami dalam membagi kebutuhan istri. Baik kebutuhan ekonomis, maupun kebutuhan biologis.

Al Maraghi secara tegas menolak poligami yang melanggar prinsip-prinsip utama pernikahan. Yaitu pernikahan yang tidak sesuai dengan pencapaian kehidupan yang bahagia dan rumah tangga yang mewujudkan ketentraman jiwa sang istri. Sebab, kasih sayang dan ketentraman jiwa dalam keluarga adalah syarat utama tercapainya sebuah rumah tangga bahagia. Seseorang tidak boleh berpoligami, kecuali dalam keadaan darurat. Berpoligami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Jika tidak, maka poligami tidak lain kecuali sebagai bentuk penindasan terhadap keluarga, termasuk anak-anaknya.

Tidak ubahnya dengan Al Maraghy, Abduh, cendekiawan Mesir juga berpendapat bahwa poligami hanya penegasan ketenteraman jiwa dan tali kasih sayang yang merupakan prasyarat tercapainya keluarga bahagia. Seseorang tidak diperkenankan berpoligami kecuali dalam keadaan darurat. Jika tidak, berarti ia telah menganiaya unit-unit keluarga dalam rumah tangga.

Al Biqa’i, ahli tafsir terkenal pada abad 16, berpendapat bahwa prinsip monogami lebih baik. Satu istri sudah cukup. Oleh karena satu istri saja sudah repot, bagaimana kalau beristri lebih dari satu. Tentu akan lebih susah. Sebab, berlaku adil terhadap istri yang lebih dari satu adalah sesuatu yang sangat sulit. Kalaupun seorang suami bisa berlaku adil secara material, tetapi sangat sulit seorang suami berlaku adil secara bukan materi.

Ada beberapa alasan yang menjadi alat justifikasi seorang suami untuk berpoligami, di antaranya:

    1. Bersembunyi di balik agama. Agamawan ortodoks laki-laki cenderung menafsirkan teks-teks keagamaan berdasarkan bias kepentingan dirinya serta mengabaikan prinsip keadilan yang merata. Dari itulah agama menjadi tameng bagi para lelaki yang ingin berpoligami.
    2. kelebihan jumlah perempuan atas laki-laki. Menurut Zain dalam bukunya Membangun Keluarga Humanis, pandangan ini tidaklah sepenuhnya benar, karena jika mengacu pada Data Biro Pusat Statistik, yang dimaksudkan dengan kelebihan jumlah perempuan adalah perempuan yang berusia di bawah 12 tahun dan di atas 60 tahun, karena usia perempuan rata-rata lebih panjang daripada usia laki-laki. Logikanya, kalau ingin berpoligami, pilihlah perempuan di bawah umur. Tetapi, menikahi perempuan di bawah umur dalam konteks sekarang dipandang sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan (kejahatan pedofilia) karena melanggar HAM. Jadi hanya ada satu pilihan, yakni menikahi perempuan lanjut usia dan ini agaknya dapat mengurangi problem sosial yang ada.
    3. Istri mandul atau memiliki penyakit kronis yang sulit disembuhkan. Laki-laki pada umumnya membenarkan poligami dengan alasan ingin mendapatkan haknya untuk memperoleh keturunan. Namun, beberapa pertanyaan logis perlu diajukan: bahwa istri mandul berasal dari pihak suami tanpa melakukan pemeriksaan medis terlebih dahulu. Tidak menutup kemungkinan, bisa saja yang mandul dan berpenyakit kronis adalah si suami.

Istilah “patriarki” mulai digunakan di seluruh dunia untuk menggambarkan dominasi laki-laki atas perempuan dan anak-anak di dalam keluarga dan ini berlanjut kepada dominasi laki-laki dalam semua lingkup kemasyarakatan lainnya. “Patriarki” adalah konsep bahwa laki-laki memegang kekuasaan atas semua peran penting dalam masyarakat―dalam pemerintahan, militer, pendidikan, industri, bisnis, perawatan kesehatan, iklan, agama―dan bahwa pada dasarnya perempuan tercerabut dari akses terhadap kekuasaan itu. Ini tidak lantas berarti bahwa perempuan sama sekali tak punya kekuasaan, atau sama sekali tak punya hak, pengaruh dan sumber daya; agaknya, keseimbangan kekuasaan justru menguntungkan laki-laki. (Mosse, 2002 : 64-65)

Lalu, Mosse melanjutkan, jadi, budaya patriarki merupakan salah satu faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena laki-laki superior sedangkan perempuan berada dalam posisi inferior. Yang superior menjadi subjek, sedangkan yang inferior menjadi objek. Oleh karena itu, suami bisa melakukan tindakan apa pun kepada si istri, karena hal itu sudah menjadi nilai budaya dalam masyarakat.

Berbicara soal patriarki, tidaklah lengkap bila tidak berbicara tentang agama. Sebab, hampir seluruh agama-agama besar di dunia mengajarkan budaya patriarki. Dari itulah muncul anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadi legalitas dalam ajaran agama. Bahkan beberapa teks suci agama mengizinkan memukul, mencambuk, atau melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan.

Agama merupakan batu fondasi ketidaksejajaran gender. Menurut sebagian besar tradisi agama di dunia yang telah mengakar, perempuan mendapat peran sekunder dan subordinat. Menurut Mosse, sebagian besar tradisi agama, dalam tiga dasawarsa terakhir, menarik sarjana feminis yang berpendapat bahwa bukan teks agama yang menjadi sebab masalah melainkan penafsirannya. Kaum feminis Kristen, Yahudi, dan Islam meneliti kembali ayat suci mereka dan tiba pada kesimpulan bahwa agamanya menawarkan kemungkinan pembebasan dan perbaikan dalam posisi perempuan, tetapi tradisi dan sejarah telah menumbangkan potensi ini dan menggunakan agama untuk menekan perempuan.

 

Rujukan

Ch., Mufidah. 2004. Paradigma Gender.Malang: Bayumedia Publishing.

Graddol, David. 1989. Gender Voices. Alih bahasa: M. Muhith. 2003. Pasuruan: Pedati.

Irianto, Sulistyowati. 2001. Kisah Perjalanan Panjang Konvensi Wanita di Indonesia.Jakarta: Yayasan OborIndonesia.

Mosse, Julia Cleves. 1993. Half The World, Half a Chance. Alih bahasa: Harlian Silawati. 1996. Gender & Pembangunan.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zain, Muhammad. 2005. Membangun Keluarga Humanis. Jakarta: Grahacipta.

Konstruksi Kodrat dan Peran Adam Hawa dalam Alkitab

 

Oleh Royyan Julian

            Yang tertulis pada sebuah buku (kitab) adalah potret dari keberadaan kondisi dari sosio-politiko-kultural masyarakat yang hidup pada masa itu. Saya meyakini bahwa sebuah kitab merupakan produk budaya (muntaj tsaqafi) sesuai konteks masyarakat yang mengodifikasikannya. Begitu pula yang terjadi pada kitab suci agama apa pun. Entah itu Alkitab (Nasrani/Yahudi), Al-Quran (Islam), Weda (Hindu), atau kitab suci dari agama lainnya merupakan produk budaya yang berasal dari ilham suci (holy inspiration) yang melingkupi para penulis/nabi yang terwahyukan.

Perempuan (saya yakin dari tradisi manapun) mayoritas menempati kedudukan subordinatif dari laki-laki. Perempuan menjadi komplementer, inferior (hingga tidak jarang mengalami marginalisasi) dan nampaknya inilah yang bernama patriarki yang merupakan penyebab munculnya gerakan emansipatoris. Namun, pada tulisan ini, saya tidak akan membahas masalah emansipasi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa agama merupakan salah satu faktor munculnya reduksi peran unggul perempuan. Hal ini dibuktikan dengan teks-teks suci (kitab suci) yang di dalamnya memuat segala macam tentang perempuan, bahkan kodratnya sebagai manusia. Pada tulisan ini, saya akan mencoba sedikit mengulas kodrat dan peran perempuan dari perspektif Alkitab (kitab Kejadian/Genesis). Bisa dikatakan bahwa interpretasi saya di sini murni subjektivitas saya. Saya akan mencoba menafsirkan ayat-ayat dalam Alkitab tersebut secara tekstual.

Bila kita membaca Alkitab, terutama pasal 2 dan 3, yakni tentang munculnya perempuan pertama (Hawa), maka kita akan menemukan sebuah budaya patriarki yang kuat dalam teks-teks tersebut. Sebenarnya pada adegan-adegan ketika Adam merasa sepi karena sendiri dalam kemewahan taman surgawi, saya merasa senang karena di situ, Tuhan akan menciptakan makhluk yang disebut “penolong” bagi laki-laki (Adam). Betapa mulianya sebutan itu: penolong. Namun, selanjutnya saya agak kecewa karena ternyata, “penolong” tersebut diciptakan dari bagian Adam, yaitu tulang rusuk.

Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak; ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk dari padanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangun-Nyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. lalu berkatalah manusia itu: “Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab dia diambil dari laki-laki.” (Kejadian 2 : 21—23)

Saya kira, dengan diciptkannnya Hawa dari rusuk Adam, hal ini menunjukkan bahwa perempuan lebih inferior daripada laki-laki. Mengapa Tuhan tidak menjadikan saja Hawa sebagaimana Adam, yakni dari debu? Dari inilah, sejak awal, Alkitab seolah-olah mengodratkan bahwa perempuan adalah makhluk kedua, bukan yang utama, bukan yang substansial.

Pada awal mereka (Adam dan Hawa) didudukkan di surga, Tuhan telah mewanti-wanti mereka agar tidak mendekati pohon pengetahuan agar manusia tidak mati (ternyata Tuhan berbohong kepada manusia karena Tuhan takut mereka akan menjadi mahatahu seperti Tuhan ketika makan buah itu sehingga Tuhan punya saingan). Tetapi, ular adalah binatang licik yang tinggal di surga. Maka, ular membisikkan godaan kepada perempuan (lagi-lagi perempuan yang menjadi tipu daya) agar memakan buah itu. Ular berkata kepada perempuan:

“Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui, bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat.” (Kejadian 3 : 4—6)

Maka terbujuklah Hawa untuk makan buah itu dan ia juga mengajak Adam memakannya. Benar apa yang telah diwanti-wanti, mereka tahu, mata mereka menjadi terbuka bahwa mereka dalam keadaan telanjang. Lantas, mereka menutupi aurat mereka dengan daun-daun ara. Uniknya (maksud saya, yang lebih menyebalkan lagi), ketika Tuhan menanyakan apakah meraka makan buah dari pohon terlarang, Adam berkata dengan mengambinghitamkan Hawa: “Perempuan yang Kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan.” (Kejadian 3 : 12)

Padahal, Adam juga terbujuk tetapi ia cuci tangan dan ingin menanggungkan dosa-dosanya kepada Hawa. Tampaknya memang begitulah watak laki-laki (bodoh) yang acapkali menyalahkan perempuan. Misal, ketika tidak dikarunia anak, maka perempuan yang disalahkan (padahal bisa saja yang mandul adalah laki-laki), ketika perempuan yang mengenakan baju mini, maka perempuan yang disalahkan karena membangkitkan birahi laki-laki, padahal yang tergoda adalah laki-laki.

Akibat perbuatan dosa itu, Tuhan mengutuk mereka.

Firman-Nya kepada perempuan itu: “Susah payahmu ketika mengandung akan Kubuat sangat banyak; dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu; namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu.” Lalu firman-Nya kepada manusia itu: “Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon, yang telah kuperintahkan kepadamu: Jangan makan dari padanya, maka terkutuklah tanah karena engkau; dengan bersusah payah engkau mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu….” (Kejadian 3 : 16—17)

Perhatikan kata-kata yang saya cetak tebal. Pertama, “mengandung” dan “melahirkan” merupakan kodrat perempuan yang merupakan kutukan dari Tuhan karena membangkang perintahnya. Kedua, “berkuasa atasmu”. Di sini seakan-akan sudah menjadi kodrat bahwa laki-laki berkuasa atas perempuan. Laki-laki superior daripada perempuan. Ketiga, “mencari rezekimu”. Lagi-lagi hal yang merupakan ranah publik (mencari rezeki/nafkah atau bekerja) adalah laki-laki—sedangkan perempuan ranah domestik karena melahirkan?

Dari apa yang telah saya paparkan tersebut, nampaknya pandangan Alkitab tentang kodrat dan peran perempuan dan laki-laki sangat mempengaruhi pandangan orang-orang bahwa secara umum kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Hawa adalah tulang rusuk Adam dan pandangan mengenai tulang rusuk ini juga dipercayai umat muslim meskipun di Al-Quran tidak pernah ada ayat yang menjelaskan bahwa Hawa dijadikan dari tulang rusuk Adam.

Menggugat Pancasilaisme Negeri Pancasila

Menggugat Pancasilaisme Negeri Pancasila

(Surat terbuka kepada orang-orang yang mengaku Indonesia)

Oleh Royyan Julian

            Seseorang mengatakan bahwa Pancasila—yang konon merupakan asas bernegara dan berbangsa kita—hanya sekadar menjadi kata-kata mutiara tanpa tindak nyata. Artinya, setiap kali orang ditanya tentang apa Pancasila dan bagaimana bunyinya, mereka akan sigap menjawab. Sebab, ketika kita berada di taman kanak-kanak atau sekolah dasar dahulu, tiap itu pulalah kita diwajibkan melantangkan poin-poin Pancasila setelah melantunkan doa sebelum pelajaran dimulai. Hal ini berarti pemerintah memang sengaja memenetrasi Pancasila agar secara sadar atau tidak sadar dapat menjadi pegangan hidup rakyat Indonesia sejak dini. Namun, benarkan Pancasila telah menjadi ajaran masyarakat Indonesia yang telah diterapkan dalam sikap hidup nyata?

Pertanyaan tersebut menurut penulis sangat sulit dijawab, karena masyarakat Indonesia kini berada pada kepribadian yang terombang-ambing. Di satu sisi mereka masih menerapkan jiwa Pancasila (meskipun di bawah sadar, sebab Pancasila memang diambil dari titik-titik kepribadian bangsa). Namun, di sisi lain, gempuran ideologi lain (misal: ideologi agama tertentu) atau tuntutan dari kenyataan hidup telah membuat masyarakat Indonesia lari dari sifat dasarnya yang memancasila. Akibatnya, saat ini kita banyak menemukan individu-individu tak pancasilais di negeri Pancasila.

Mari kita kupas satu-satu (meski singkat) apa maksud penulis terkait orang-orang tak pancasilais tersebut. Selama satu dekade ini kita acapkali dikejutkan oleh berita-berita yang mengancam kerukunan umat beragama di negeri kita. Mulai dari tragedi Bom Bali, tragedi Monas, hingga pengrusakan rumah ibadah jemaah Ahmadiyah yang berakhir dengan undang-undang yang diskriminatif. Masihkah kita bisa dikatakan orang-orang berketuhanan Yang Maha Esa bila setiap tanggal 25 Desember saja orang-orang beribadah di gereja harus dijaga ketat polisi lantaran teror bom yang bisa meledak kapan saja?

Tidak berhenti sampai di situ, masih banyak peristiwa yang kerap mengusik toleransi beragama. Contoh lain yang masih menjadi problematika hingga saat ini yaitu masalah status agama pribumi atau yang lebih dikenal dengan predikat “kepercayaan” (orang-orangnya disebut penganut kepercayaan). Bagaimana mungkin kepercayaan pribumi yang lebih dahulu bercokol di Indonesia sengsara di negeri sendiri? Alhasil, para penganut kepercayaan terpinggirkan dan hak-hak mereka sebagai warga negara terampas. Sebab, kepercayaan mereka tidak diakui. Selain itu, kepercayaan mereka bukan bernama “agama”. Lalu dipaksalah mereka menjadi sosok-sosok hipokrit: untuk mendapatkan hak yang sama dengan warga yang “beragama”, kolom agama pada KTP mereka terpaksa diisi dengan salah satu agama resmi di Indonesia. Pilih Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, atau Konghucu? Kalau tidak memilih, mereka dicurigai berafiliasi dengan partai komunis yang terlarang. Bukankah ini semacam kemunafikan yang dipilih secara sadar lantaran aturan yang tidak memihak?

Masih adakah orang-orang yang anti sila pertama? Tentu saja masih banyak. Namun, yang paling menggelikan dari semua tragedi kemanusiaan adalah tragedi kemanusiaan yang berlabel agama. Bagi penulis, tragedi kemanusiaan yang paling nista adalah kekerasan yang mengatasnamakan Tuhan, seolah-olah Dia adalah Tuhan buas (meminjam istilah Goenawan Mohamad) yang tak kenal kasih dan haus darah. Padahal (penulis sepakat dengan Ben Okri), agama turun untuk menyapa manusia yang lemah, yang terpinggirkan, bukan justru menyeret mereka ke dalam jurang yang lebih kelam. Lantas, bukankah kita selayaknya melindungi mereka yang minoritas bila masih ingin dikatakan pancasilais?

Fenomena tersebut sekaligus mematahkan anggapan bahwa orang-orang Indonesia memiliki sikap “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Sebab segala radikalisme, ekstremisme, fanatisme, barbarian, anarkisme, fandalisme, dan apa pun namanya tidak lain hanyalah perwujudan dari perilaku tidak beradab. Masihkah Indonesia memiliki cita-cita mewujudkan masyarakat madani—sebagaimana civil society yang digaungkan Samuel P. Huntington—di tengah-tengah masyarakatnya yang luntur adab?

Lebih lanjut lagi kita akan terperangah pada kenyataan pahit bahwa daerah-daerah di Indonesia ingin melepaskan diri dari kedaulatan RI. Beberapa daerah di Indonesia terjadi semacam pergerakan sparatis. Mengapa ini terjadi? Lagi-lagi jawabannya adalah ketidakadilan. Freeport menjadi salah satu kasus paling legendaris betapa negara telah mengabaikan hak-hak rakyatnya yang miskin papa sehingga mereka memilih untuk berdiri sendiri. Kasus yang masih hangat yakni warga perbatasan ternyata lebih nyaman bersama Malaysia ketimbang negaranya sendiri. Masih relevankah sila “Persatuan Indonesia” ketika runtutan pergerakan sparatis (GAM, Ambon, Papua) tetap beranak-pinak di Indonesia? Akankah kita mengulang kembali dosa yang dahulu pernah kita lakukan pada Timor Timur?

Pertanyaan yang paling fundamental, masih bersikap butakah pemerintah melihat semua ini? Masih mau berlaga pilon-kah pemerintah memperhatikan penduduknya yang tidak lagi memegang Pancasila sebagai pedoman hidupnya? Sebab semuanya bermuara dari minimnya keadalian. Jangankan rakyatnya, pemerintahnya saja kini menjadi oknum-oknum cuek bebek yang hanya mementingkan perutnya sendiri. Mau dibawa ke mana bangsa ini? Bila pemerintahnya seperti itu, secara otomatis rakyatnya sangat sulit diharapkan karena terkadang segala persoalan bermuasal dari perut yang lapar.

Korupsi merebak dan tidak dapat dibendung. Suap-menyuap menjamur dari bawah hingga atas. Dari pegawai biasa sampai kehakiman (sungguh ajaib hukum bisa ditawar dengan uang). Bila hakim sudah tidak dapat dipercaya, siapa lagikah yang mesti dipercayai? Maka, jangan heran bila rakyat Indonesia memilih golput ketika musim pemilu tiba. Memilih atau tidak, hal ini tidak berpengaruh bagi mereka. Yang ada hanya perasaan penyesalan karena telah salah memilih pemimpin. Jangan heran pula bila masyarakat Indonesia mengidap semacam gejala psikopatologi subversif: mereka yang memilih pemimpin dan mereka pula yang menggulingkannya ketika mereka pikir sang pemimpin tidak sesuai dengan apa yang mereka idamkan. Begitulah seterusnya, hal ini akan menjadi penyakit obsesif kompulsif massal yang membawa Indonesia pada lingkaran setan kepemimpinan.

Akhirnya kita dapat mengakui bahwa sila keempat Pancasila yang berbicara tentang kepemimpinan demokrasi khas Indonesia (permusyawaratan) tidak terterapkan karena tampuk kepemimipinan dipegang oleh orang-orang yang tidak pancasilais. Hal ini berpengaruh terhadap terimplementasikannya sila kelima, yaitu keadilan yang merata. Masalahnya, bila pemimpinnya sudah tidak dapat memegang amanat sila keempat, tentu tidak mungkin keadilan yang merata dapat terwujud.

Rieke Diah Pitaloka mengatakan bahwa nasionalisme rakyat Indonesia hanya sebatas nasionalisme permainan. Artinya, rasa nasionalisme mereka terbakar ketika tim sepak bola Indonesia bertanding melawan negara lain. Itu berarti bahwa nasionalisme rakyat Indonesia hanya pada permukaan saja, bukan nasionalisme yang esensial. Bagi penulis, salah satu nasionalisme yang esensial yaitu menerapkan Pancasila sebagai sikap hidup sehari-hari karena Pancasila merupakan cermin dari kepribadian kita. Sebenarnya, tanpa menghafal sila-sila Pancasila pun kita telah memiliki pribadi yang pancasilais karena hal ini memang pribadi dasar kita asalkan kita tidak membohongi nurani kita.

Perkara Pernikahan Lintas Agama dalam Perspektif Islam


Oleh Royyan Julian

 

Pengharaman nikah lintas agama didasarkan atas tafsir teks-teks suci (baca: Al-Quran dan Hadits) secara tekstual dan literal. Penafsiran teks-teks suci yang mengatakan bahwa menikah lintas agama haram hanya segelintir kelompok saja. Dengan kata lain, hal ini hanya persoalan interpretasi. Tergantung seberapa besar argumentasi yang disampaikan.

Menurut Siti Musdah Mulia (Baso [ed.], 2005), prinsip pernikahan dalam Islam antara lain, monogami, cinta kasih (mawaddah warahmah), saling melengkapi dan melindungi, pergaulan sopan santun (muasyarah bil makruf), dan kebebasan memilih jodoh bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak melanggar ketentuan syariat. Pernikahan lintas agama diharamkan oleh Islam dilandaskan pada Al-Quran surat Al-Baqarah:221 yang melarang menikahi perempuan musyrik. Dalam surat yang lain Al-Quran, yakni Al-Maidah:5 menghalalkan menikahi perempuan ahli kitab (Yahudi dan Kristen). Dalam interpretasi teks, jumhur ulama mengatakan bahwa perempuan muslim dilarang menikahi laki-laki ahli kitab.

Maka, sebagai perlawanan dari pendapat di atas yang mengutip teks-teks syar’i, salah satu argumen yang dapat dikemukakan adalah memertanyakan kembali status ahli kitab tersebut. Para ulama yang tidak sepakat dengan pernikahan lintas agama berpendapat bahwa perempuan ahli kitab yang dimaksud adalah ahli kitab yang belum mengalami pemalsuan doktrin hingga menjadikan mereka “musyrik”.

Dalam hal ini, kelompok yang membolehkan pernikahan lintas agama berpendapat bahwa ahli kitab yang dimaksud tidak melihat apakah masih murni atau telah mengalami pemalsuan. Sebagaimana pendapat Wahbah Al Zuhaili (dalam Baso [ed.], 2005), “yang terkuat adalah pendapat mayoritas ulama yang membolehkannya tanpa syarat, karena teks Al-Quran itu begitu jelas tanpa syarat.”

Pendapat yang mengatakan bahwa laki-laki nonmuslim tidak boleh menikahi perempuan muslim juga dapat terpatahkan oleh prinsip fikih yang berbunyi, tidak adanya dalil adalah sebuah dalil (‘adamud dalil huwa al dalil).

Surah Al-Baqarah:221 yang melarang menikahi perempuan-perempuan musyrik, Rasyi Ridha (dalam Baso [ed.], 2005) menafsirkan bahwa perempuan musyrik yang dimaksud adalah perempuan musyrik jahiliah Quraisy. Lebih jauh Nurcholis Madjid (dalam Bashori, 2004) berpendapat bahwa pernikahan lintas agama dalam konteks zaman Nabi dilarang, karena pada saat itu Islam sedang memerbanyak umat, sehingga diharapkan agar umat muslim pada saat itu menikah dengan pasangan yang seiman. Namun, dalam konteks saat ini, umat muslim sudah menjadi sepertiga umat di dunia sehingga umat Islam tidak perlu lagi mencari pengikut. Dengan demikian, larangan umat muslim menikah dengan nonmuslim sudah tidak relevan lagi sesuai dengan etos zaman yang telah berubah.

Siti Musdah Mulia dan rekan-rekannya di Departemen Agama menyusun Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) untuk menandingi Kompilasi Hukum Islam yang telah menjadi acuan undang-undang pernikahan di Indonesia yang melarang pernikahan lintas agama. Dalam CLD KHI pasal 5 berbunyi, (1) Perkawinan orang Islam dengan bukan Islam dibolehkan, (2) Perkawinan orang Islam dilakukan berdasarkan prinsip saling menghargai dan menjunjung tinggi hak kebebasan menjalankan ajaran agama dan keyakinan masing-masing, (3) sebelum perkawinan dilangsungkan, pemerintah berkewajiban memberi penjelasan kepada kedua calon suami atau istri mengenai perkawinan orang Islam dengan bukan Islam sehingga masing-masing menyadari segala kemungkinan yang akan terjadi akibat perkawinan tersebut.