KDRT dalam Perspektif Gender

 

Oleh Royyan Julian dan Elyda K. Rara

            Perkembangan kehidupan sosial sangat pesat dan kompetitif dan tidak pernah berhenti dari masa ke masa seiring canggihnya teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini. Keharmonisan dan kesejahteraan yang berkeadilan sosial menjadi tujuan (cita-cita) utama yang hendak dicapai dan didambakan oleh setiap anggota keluarga, warga masyarakat dan bangsa, apa pun jenis kelamin, tingkatan, status sosial yang disandangnya. Pencapaian tujuan tersebut sangat bergantung pada kesungguhan upaya dan peran yang dimainkan oleh setiap individu dan kelompok di dalam masyarakat.

Persoalan gender akhir-akhir ini sedang menjadi wacana publik yang hangat dibicarakan oleh banyak kalangan. Persoalan ini menyangkut tentang kemitraan dan keadilan peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang dalam sepanjang sejarah manusia telah dikonstruksi oleh adat, budaya, dan agama. Dalam hal peran, ini sering terjadi kekaburan dalam kehidupan sehari-hari antara ketimpangan peran kehidupan.

Persepsi masyarakat bahwa perempuan lebih rendah statusnya dari laki-laki ini dapat memicu munculnya diskriminasi jenis kelamin yang dapat menyebabkan perempuan berada pada subordinat dalam kehidupan, memiliki stereotype yang berbeda dengan laki-laki dan sering menjadi obyek kekerasan. Diskriminasi yang diterima perempuan hampir di semua lini kehidupan dan di semua belahan dunia, berakar pada budaya patriarki yang bercokol sangat kuat dan disosialisasikan secara turun-temurun, kemudian menjadi landasan praktik kehidupan di masyarakat.

Keluarga atau rumah tangga adalah sebuah wadah atau wahana yang berfungsi untuk menumbuhkan kasih sayang antarsesama manusia. Di rumah tangga inilah akan muncul generasi-generasi baru sehingga kelestarian umat manusia tetap terjaga. Namun, akan terjadi hal sebaliknya bilamana dalam sebuah rumah tangga terjadi kekerasan. Tentu saja hal seperti ini sangat bertolak belakang dengan salah satu fungsi dan tujuan dibangunnya sebuah rumah tangga, yaitu tempat berlindung.

Bentuk kejahatan seperti ini timbul karena dalam sebuah rumah tangga terdapat hubungan ketidaksetaraan. Jika di dalam sebuah rumah tangga sudah terjadi pemetakan-pemetakan, maka yang muncul hanyalah superioritas dan inferioritas. Yang satu akan menjadi penguasa penuh, sedangkan yang lain hanyalah pelengkap dalam rumah tangga, dan muncullah berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Yang pasti menjadi korbannya adalah perempuan.

Dalam kasus semacam ini, laki-laki menganggap bahwa sudah menjadi haknya mengontrol mitranya yang berada dalam hegemoni kekuasaannya. Istri dipukul karena dinilai tidak mampu atau menolak apa yang dikehendaki suaminya. Perempuan yang tidak terlalu bergantung pada suaminya mungkin tidak akan menerima perlakuan semacam ini walaupun laki-laki pengangguran bisa saja melampiaskan rasa keputusasaannya kepada perempuan.

Kekerasan seksual seringkali juga terjadi dalam rumah tangga dan korbannya lagi-lagi perempuan. Pelecehan seksual dalam keluarga misalnya si suami memaksa si istri untuk berhubungan intim padahal si istri tidak siap dan merasa dalam keadaan tidak sehat, baik secara fisik maupun mental. Hal ini tentu saja menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Lalu terjadilah kehamilan tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Bentuk kekerasan yang lain adalah kekerasan ekonomi, yakni si suami tidak memberikan nafkah hidup kepada si istri.

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena dalam rumah tangga itu tidak menerapkan prinsip-prinsip perkawinan. Zain mengungkapkanlimaprinsip perkawinan, antara lain:

  1. Kerelaan, bahwa melangsungkan sebuah perkawinan tidak boleh ada unsur paksaan, baik secara fisik maupun psikis dari pihak calon suami dan calon istri.
  2. Kesetaraan, bahwa sebuah perkawinan tidak boleh muncul diskriminasi dan subordinasi di antara pihak karena merasa mengambil sebuah kebijakan, yang akibatnya merugikan pihak lain.
  3. Keadilan, bahwa menjalin sebuah kehidupan rumah tangga diperlukan adanya kesepahaman bahwa antara suami dan istri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan setara.
  4. Kemaslahatan, bahwa dalam menjalankan sebuah perkawinan yang dituntut adalah bagaimana mewujudkan sebuah kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, yang dapat membawa implikasi positif di lingkungan masyarakat yang lebih luas.
  5. Pluralisme, bahwa perkawinan dapat dilangsungkan tanpa adanya perbedaan status sosial, budaya, dan agama, selama hal itu dapat mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia, sejahtera, dan aman baik lahir maupun batin.
  6. Demokratis, bahwa sebuah perkawinan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi-fungsinya, apabila pihak-pihak memahami dengan baik hak dan kewajibannya dalam keluarga.

Poligami merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan. Mayoritas poligami menjadi semacam eksploitasi terhadap perempuan. Maka, poligami tak ubahnya sebagai pelacuran yang dilegalkan. Dalam tradisi poligami kebanyakan, perempuan akan mengalami gangguan psikologis karena ketidakadilan suami dalam membagi kebutuhan istri. Baik kebutuhan ekonomis, maupun kebutuhan biologis.

Al Maraghi secara tegas menolak poligami yang melanggar prinsip-prinsip utama pernikahan. Yaitu pernikahan yang tidak sesuai dengan pencapaian kehidupan yang bahagia dan rumah tangga yang mewujudkan ketentraman jiwa sang istri. Sebab, kasih sayang dan ketentraman jiwa dalam keluarga adalah syarat utama tercapainya sebuah rumah tangga bahagia. Seseorang tidak boleh berpoligami, kecuali dalam keadaan darurat. Berpoligami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Jika tidak, maka poligami tidak lain kecuali sebagai bentuk penindasan terhadap keluarga, termasuk anak-anaknya.

Tidak ubahnya dengan Al Maraghy, Abduh, cendekiawan Mesir juga berpendapat bahwa poligami hanya penegasan ketenteraman jiwa dan tali kasih sayang yang merupakan prasyarat tercapainya keluarga bahagia. Seseorang tidak diperkenankan berpoligami kecuali dalam keadaan darurat. Jika tidak, berarti ia telah menganiaya unit-unit keluarga dalam rumah tangga.

Al Biqa’i, ahli tafsir terkenal pada abad 16, berpendapat bahwa prinsip monogami lebih baik. Satu istri sudah cukup. Oleh karena satu istri saja sudah repot, bagaimana kalau beristri lebih dari satu. Tentu akan lebih susah. Sebab, berlaku adil terhadap istri yang lebih dari satu adalah sesuatu yang sangat sulit. Kalaupun seorang suami bisa berlaku adil secara material, tetapi sangat sulit seorang suami berlaku adil secara bukan materi.

Ada beberapa alasan yang menjadi alat justifikasi seorang suami untuk berpoligami, di antaranya:

    1. Bersembunyi di balik agama. Agamawan ortodoks laki-laki cenderung menafsirkan teks-teks keagamaan berdasarkan bias kepentingan dirinya serta mengabaikan prinsip keadilan yang merata. Dari itulah agama menjadi tameng bagi para lelaki yang ingin berpoligami.
    2. kelebihan jumlah perempuan atas laki-laki. Menurut Zain dalam bukunya Membangun Keluarga Humanis, pandangan ini tidaklah sepenuhnya benar, karena jika mengacu pada Data Biro Pusat Statistik, yang dimaksudkan dengan kelebihan jumlah perempuan adalah perempuan yang berusia di bawah 12 tahun dan di atas 60 tahun, karena usia perempuan rata-rata lebih panjang daripada usia laki-laki. Logikanya, kalau ingin berpoligami, pilihlah perempuan di bawah umur. Tetapi, menikahi perempuan di bawah umur dalam konteks sekarang dipandang sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan (kejahatan pedofilia) karena melanggar HAM. Jadi hanya ada satu pilihan, yakni menikahi perempuan lanjut usia dan ini agaknya dapat mengurangi problem sosial yang ada.
    3. Istri mandul atau memiliki penyakit kronis yang sulit disembuhkan. Laki-laki pada umumnya membenarkan poligami dengan alasan ingin mendapatkan haknya untuk memperoleh keturunan. Namun, beberapa pertanyaan logis perlu diajukan: bahwa istri mandul berasal dari pihak suami tanpa melakukan pemeriksaan medis terlebih dahulu. Tidak menutup kemungkinan, bisa saja yang mandul dan berpenyakit kronis adalah si suami.

Istilah “patriarki” mulai digunakan di seluruh dunia untuk menggambarkan dominasi laki-laki atas perempuan dan anak-anak di dalam keluarga dan ini berlanjut kepada dominasi laki-laki dalam semua lingkup kemasyarakatan lainnya. “Patriarki” adalah konsep bahwa laki-laki memegang kekuasaan atas semua peran penting dalam masyarakat―dalam pemerintahan, militer, pendidikan, industri, bisnis, perawatan kesehatan, iklan, agama―dan bahwa pada dasarnya perempuan tercerabut dari akses terhadap kekuasaan itu. Ini tidak lantas berarti bahwa perempuan sama sekali tak punya kekuasaan, atau sama sekali tak punya hak, pengaruh dan sumber daya; agaknya, keseimbangan kekuasaan justru menguntungkan laki-laki. (Mosse, 2002 : 64-65)

Lalu, Mosse melanjutkan, jadi, budaya patriarki merupakan salah satu faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena laki-laki superior sedangkan perempuan berada dalam posisi inferior. Yang superior menjadi subjek, sedangkan yang inferior menjadi objek. Oleh karena itu, suami bisa melakukan tindakan apa pun kepada si istri, karena hal itu sudah menjadi nilai budaya dalam masyarakat.

Berbicara soal patriarki, tidaklah lengkap bila tidak berbicara tentang agama. Sebab, hampir seluruh agama-agama besar di dunia mengajarkan budaya patriarki. Dari itulah muncul anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadi legalitas dalam ajaran agama. Bahkan beberapa teks suci agama mengizinkan memukul, mencambuk, atau melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan.

Agama merupakan batu fondasi ketidaksejajaran gender. Menurut sebagian besar tradisi agama di dunia yang telah mengakar, perempuan mendapat peran sekunder dan subordinat. Menurut Mosse, sebagian besar tradisi agama, dalam tiga dasawarsa terakhir, menarik sarjana feminis yang berpendapat bahwa bukan teks agama yang menjadi sebab masalah melainkan penafsirannya. Kaum feminis Kristen, Yahudi, dan Islam meneliti kembali ayat suci mereka dan tiba pada kesimpulan bahwa agamanya menawarkan kemungkinan pembebasan dan perbaikan dalam posisi perempuan, tetapi tradisi dan sejarah telah menumbangkan potensi ini dan menggunakan agama untuk menekan perempuan.

 

Rujukan

Ch., Mufidah. 2004. Paradigma Gender.Malang: Bayumedia Publishing.

Graddol, David. 1989. Gender Voices. Alih bahasa: M. Muhith. 2003. Pasuruan: Pedati.

Irianto, Sulistyowati. 2001. Kisah Perjalanan Panjang Konvensi Wanita di Indonesia.Jakarta: Yayasan OborIndonesia.

Mosse, Julia Cleves. 1993. Half The World, Half a Chance. Alih bahasa: Harlian Silawati. 1996. Gender & Pembangunan.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zain, Muhammad. 2005. Membangun Keluarga Humanis. Jakarta: Grahacipta.